JOGJA – Keterlibatan kabupaten dan kota di DIJ sebagai kuasa pengguna anggaran (KPA) penggunaan dana keistimewaan (Danais) dipertanyakan anggota panitia khusus (Pansus) Pengawasan Danais DPRD DIJ. Mereka beralasan, keistimewaan hanya berada di tingkat provinsi, bukan di kabupaten dan kota.

Hal itu terungkap dalam rapat pansus, kemarin (21/1). Dalam rapat tersebut, Ketua Pansus Pengawasan Danais Zuhrif Hudaya menanyakan hal itu kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DIJ Tavip Agus Rayanto. “Kenapa kabupaten/kota bisa ikut, padahal keistimewaan itu hanya di level DIJ,” tanya Zuhrif.

Menurut Zuhrif, dalam aturan pusat, danais hanya digunakan untuk empat urusan keistimewaan, kecuali tata cara pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur. Pengguna Anggaran (PA) Danais, jelas dia, juga hanya mengurusi empat bidang tersebut, yaitu kebudayaan, pertanahan, tata ruang dan kelembagaan. “PA-nya itu provinsi, harusnya KPA (Kuasa pengguna anggaran) juga provinsi, tapi ternyata bisa kabupaten/kota, padahal levelnya berbeda,” cecar Zuhrif.

Menurut Zuhrif, Danais merupakan satu-satunya yang menggunakan aturan linier, yaitu peraturan menteri keuangan (PMK). Seperti tercantum dalam pasal 42 UUK tentang tata cara pemanfaatan danais. Dalam dua PMK, yang sudah turun untuk mengatur danais, yaitu PMK 103/PMK.07/2013 dan PMK 124/PMK.07/2015. Politikus PKS ini mengatakan juga belum menemukan adanya aturan kabupaten/kota bisa menjadi KPA. “Ini unik dan kok bisa,” ujarnya.

Menanggapi hal itu Tavip mengatakan, aturan kabupaten/kota bisa menjadi KPA sudah diatur dalam Peraturan Gubernur (Pergub) nomor 37/2014 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan. Dalam ketentuan umum, jelas dia, secara eksplisit disebutkan KPA adalah biro, unit kerja pada SKPD DIJ dan SKPD kabupaten/kota yang diberi kuasa. “Landasan penggunaan danais oleh kabupaten/kota diatur dalam Pergub 37/2014,” tuturnya.

Tavip melanjutkan, dulunya juga sempat muncul pemikiran untuk membentuk unit pelaksana teknis (UPT) provinsi untuk mengurusi danais di kabupaten/kota. Tapi rencana tersebut urung dilaksanakan, karena dikhawatirkan ada persaingan dengan SKPD kabupaten/kota. “Selain juga untuk mendekatkan ke masyarakat,” tuturnya.

Meski diakui Tavip, dalam pelaksanaannya kadang KPA tidak sesuai dengan perencanaan dan mendapat kritik. Salah satunya seperti pemasangan pagar portabel di Malioboro, yang dibiayai dengan danais, melalui UPT Malioboro. Menurut dia, banyak kasus KPA tidak berkomunikasi lagi untuk pelaksanaan setelah mendapatkan anggaran. “Sebenarnya ada juga yang baik, tapi tidak terekspose,” tuturnya.

Kepala Bidang Anggaran Belanja Dinas Pendapatan Pengelolaan dan Aset (DPPKA) DIJ Aris Eko Nugroho menambahkan, pelibatan kabupaten/kota sebagai KPA baru dimulai pada 2014. Hal itu berdasarkan evaluasi penyerapan anggaran. Menurut Aris, pada 2013 tidak ada KPA kabupaten/kota, pada 2014 hanya melibatkan dinas kebudayaan kabupaten/kota. “Pada 2015 lalu tidak hanya dinas kebudayaan kabupaten/kota, tapi dengan usulan dari bupati atau wali kota,” terangnya.

Aris menjelaskan, untuk danais juga sudah turun dua PMK, yaitu PMK 103/PMK.07/2013 yang mengatur pencairan danais dengan prosesntase 25 persen, 55 persen dan 20 persen. Sedang dengan PMK 124/PMK.07/2015 persentase diubah menjadi 15 persen, 65 persen dan 20 persen. Total danais untuk 2016 sebesar Rp 547 miliar. Aris menegaskan, agar termin berikutnya cair, harus memenuhi penyerapan termin sebelumnya. “Semisal termin satu sekitar Rp 80 miliar, kalau belum terserap sesuai aturan, tidak bisa mencairkan termin berikutnya,” jelas Aris. (pra/jko/ong)