JOGJA – Citra Jogja sebagai kota pariwisata tak hanya berdampak pada bejibun bangunan hotel. Wakil rakyat atau DPRD Kota Jogja juga menuai panen. Bentuknya, tamu sesama wakil rakyat dari daerah seluruh Indonesia.

“Bahkan Setjend (Sekretariat Jenderal) DPR RI juga melakukan kunjungan ke kami,” kata Kepala Sub Bagian Humas Sekretariat DPRD Kota Jogja Hary Sukmo, kemarin (21/1).

Hary menjelaskan, hampir dewan baik kabupaten, kota, dan provinsi seluruh Indonesia pernah ke Kota Jogja. “Setahun itu permohonan ada 300-an lebih,” kata Hary.

Namun, karena kesibukan wakil rakyat, pihaknya menyeleksi permohonan tersebut. Setwan hanya menerima setengahnya atau sekitar 150-an permohonan dari wakil rakyat daerah lain yang mereka terima.

“Setiap ada permohonan tamu. Kami selalu lakukan seleksi terlebih dahulu,” imbuhnya.

Seperti kemarin (21/1), ada empat tamu, dua komisi di DPRD Kabupaten Tabanan Bali dan dua alat kelengkapan dari DPRD Kabupaten Cirebon Jawa Barat. Karena kesibukan para wakil rakyat, para tamu hanya diterima pimpinan dewan dan pimpinan alat kelengkapan.

Ia menambahkan, untuk menerima semua tamu tersebut membutuhkan anggaran besar. Terutama untuk konsumsi tamu-tamu tersebut.

“Di APBD murni kami ajukan Rp 140 juta. Nanti kalau kurang diajukan lagi di perubahan,” katanya.

Ketua DPRD Kota Jogja Sujanarko mengakui, tamu-tamu tersebut tak bisa ditolak. Selain persoalan etika, juga hubungan emosional. Seperti dengan Kabupaten Tabanan.

“Kami juga sering mendadak mengajukan permohonan berkunjung ke sana. Jadi ya menghargai saja,” lanjutnya.

Koko, sapaan akrab Sujarnarko mengatakan, dalam menerima tamu dari luar daerah, pihaknya menerapkan syarat khusus. Yakni mengharuskan tamu-tamu itu menginap di hotel yang berada di Kota Jogja.

“Memang tidak seberapa, namun ini merupakan niat membantu pendapatan asli daerah,” tegasnya.

Ia menambahkan, kunjungan kerja dari luar daerah itu biasanya membawa materi pertanyaan. Seperti yang dilakukan Komisi B DPRD Kabupaten Tabanan.

“Mereka menanyakan Raperda Pengaturan Swalayan. Padahal di sini, Kota Jogja belum ada. Baru sebatas peraturan wali kota (perwal) pembatasan,” tuturnya.

Bagi aparatur pemerintah, jika berkunjung ke Jogja bisa mengantongi jutaan rupiah. Uang representasi sehari saja di Jogja ditetapkan Rp 420 ribu. Sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 65 tahun 2015 tentang standar harga barang dan jasa 2016.(eri/hes/ong)