SLEMAN – Jajaran Ditpolair Polda DIJ mengamankan sebuah kapal yang diduga melakukan ilegal fishing di perairan Jogjakarta. Setelah diperiksa, kapal dengan nama lambung KM Inka Mina 178 yang dinakhodai Juwardi, 29, diketahui tidak mengantongi surat izin penangkapan ikan (SIPI).

Dirpolair Polda DIJ Kombes Pol Endang Karnadi mengatakan, penangkapan kapal dari Pacitan tersebut bermula saat anggotanya sedang melakukan patroli rutin di perairan Jogjakarta. Sampai pada posisi koordinat 8°,21,422 lintang selatan, 110°, 41, 293 bujur timur, tim memergoki kapal yang selesai mencari ikan.

“Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata nakhoda tidak dapat menunjukkan dokumen kelengkapan yang sah. Selanjutnya, kapal disandarkan di Pelabuhan Sadeng, Gunungkidul,” ujarnya kepada wartawan di Mapolda DIJ, kemarin (21/1).

Selanjutnya, pada Selasa (12/1) siang, tim menyerahkan barang bukti berikut nakhoda kapalnya kepada Subdit Gakkum Ditpolair Polda DIJ untuk diperiksa lebih lanjut.

Dari hasil pemeriksaan, kapal tersebut berasal dari Pacitan, Jawa Timur. Saat diamankan, kapal dengan 18 anak buah kapal (ABK) itu telah menangkap 3,4 ton ikan. “Kebanyakan ikan tuna dan cakalang. Karena dikhawatirkan membusuk, lalu dilelang, hasilnya Rp 6,8 juta kami jadikan barang bukti,” ungkapnya.

Kasubdit Gakkum Ditpolair Polda DIJ AKBP Sahat Hasibuan menambahkan, kapal dengan kapasitas 34 GT tersebut selain tidak mengantongi SIPI juga tidak ada surat izin berlayar dari syahbandar. “Persetujuan berlayar dari Syhbandar perikanan ini tidak ada,” terangnya.

Sahat menyebut, meskipun tidak mengantongi SIPI, namun nakhoda membawa beberapa surat-surat yang juga menjadi barang bukti. Antara lain surat urut kapal, SIUP, surat keterangan kecakapan, grosse akta pendaftaran kapal dan surat tanda proses pengurusan SIPI. “Apakah akta itu setara dengan SIPI atau tidak, masih kami pelajari. Kalaupun nanti boleh dengan akta, namun masih bisa dijerat dengan tidak adanya izin daru Syahbandar,” ungkapnya.

Selanjutnya, petugas mengenakan Pasal 27 ayat 1 mengenai izin perikanan. Serta subsider Pasal 42 ayat 3 dan Pasal 98 UU No 45 tahun 2009 tentang perikanan. “Ancaman hukumannya 6 tahun penjara. Untuk semantara, nakhoda tidak ditahan, hanya wajib lapor Senin hingga Kamis,” jelasnya.

Dengan penangkapan ini, maka menambah
keberhasilan Polairud Polda DIJ dalam menegakkan aturan. Selama tahun 2015 dan awal 2016 ini, Ditpolair Polda DIJ telah menangani 5 kasus ilegal fishing. Dua kasus sudah P21 dan tiga lainnya dalam proses.

Sahat menyebut, dugaan pelanggaran penangkapan ikan di perairan selatan Jogjakarta cukup banyak. Itu juga yang dikeluhkan nelayan setempat.

“Peralatan mereka kalah dengan kapal dari luar daerah. Nelayan Jogja basiknya petani dan alatnya masih sederhana,” jelas Endang. (riz/jko/ong)