JOGJA – Tersangka dugaan penipuan Ricky Yonathan melaporkan Kapolda DIJ Brigjen Erwin Triwanto ke Mabes Polri. Laporan bernomor LP/45/I/2016 dilakukan melalui penasihat hukumnya, Totok Suprapto SH pada 14 Januari 2016. Dalam laporan tersebut, Kapolda DIJ dinilai melanggar UU Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (PSK).

Kapolda DIJ dianggap tidak bekerja secara profesional. Yakni, melanggar pasal 10 UU Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Juga dinilai melanggar pasal 38, 37, 42 junto pasal 8.

“Kapolda DIJ tebang pilih dan tidak bekerja secara profesional,” kata Totok Suprapto, Penasihat Hukum Ricky kemarin (20/1).

Selain melanggar UU PSK, Kapolda DIJ melanggar Keputusan Bersama antara Menkum HAM RI, Jaksa Agung RI, Kapolri, KPK, dan LPSK, yaitu pasal 5 ayat 3. Yakni, dalam hal pelapor tindak pidana kemudian dilaporkan balik oleh terlapor, proses penyidikan dan penuntutannya atas laporan pelapor didahulukan dari laporan terlapor sampai adanya hukum berkekuatan hukum tetap/ingkrah.

Dengan adanya aturan tersebut, Polda DIJ tidak bisa memproses laporan Andreanyta Meliala atau Ita, rekan bisnis Ricky sebelum laporan yang dibuat kliennya diproses dan berkekuatan hukum tetap/ingkrah. Sebelum Ita melaporkan Ricky atas dugaan penipuan, Ricky melaporkan Ita pada 21 Februari 2015 dengan Nomor STTLP/160/II/2015/DIY/SPKT dan laporan dengan Nomor STTLP/312/IV/2015/SPKT.

Sedangkan Ita melaporkan Ricky pada bulan berikutnya. Yaitu, pada 11 Maret 2015 dengan Nomor LP/224/III/2015/SPKT.

“Klien kami lebih dulu melaporkan Ita. Tetapi, mengapa laporan Ita dulu yang diproses. Ini tidak adil. Ini melanggar UU Perlindungan Saksi dan Korban,” kritik Totok.

Totok mengaku berulang kali mengingatkan pada Kapolda DIJ untuk bekerja profesional. Itu dilakukan dengan mengirimkan surat somasi hingga dua kali. Somasi pertama dilakukan pada 28 September 2015 dan somasi kedua, 4 Desember 2015.

Dalam somasi tersebut, Totok melampirkan surat dari LPSK tertanggal 26 November 2015. Surat itu berisi tentang peringatan pada Kapolda DIJ, supaya bekerja profesional sesuai perundang-undangan yang berlaku.

“Karena Kapolda DIJ tidak bekerja secara professional, kami menuntut supaya perkara klien kami di SP3,” tegas Totok.

Humas Polda DIJ AKBP Anny Pujiastuti mengatakan, lembaganya sudah bekerja secara profesional sesuai perundang-undangan yang berlaku. Sebelum ditetapkan sebagai daftar pencarian orang (DPO), tersangka penipuan Ricky Yonathan belum mendapatkan perlindungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Penetapan DPO itu dilakukan setelah Ricky mangkir dari panggilan hingga dua kali. Bahkan, penyidik berusaha mencari ke rumahnya, Perum Sangrila Indah Mraen RT 07 RW 10, Sendang Adi, Mlati Sleman. Namun, Ricky tak ada d itempat tinggalnya.

“Itu haknya tersangka. Yang jelas, penyidik sudah bekerja sesuai aturan perundang-undangan,” tegas Ani.(mar/hes/ong)