BANTUL – Kartu jaminan kesehatan daerah (jamkesda) masih menjadi pilihan favorit, sekalipun pemerintah pusat telah menelurkan kartu jaminan kesehatan nasional (JKN). Itu terbukti dengan masih tingginya kuota peserta salah satu kartu sakti yang dikeluarkan pemkab pada 2016.

Kepala UPT Jamkesda Bantul Suningsih menyebutkan, jumlah peserta Jamkesda pada 2016 sebanyak 121.666 orang. Dibanding tahun 2015, jumlah peserta jamkesda pada tahun ini memang mengalami penurunan. Namun demikian, penurunan jumlah ini lantaran sebanyak 84.330 peserta jamkesda migrasi ke kartu jaminan kesehatan sosial (jamkesos). “Pada tahun ini 84.330 peserta jamkesda diambil alih provinsi dengan diikutsertakan jamkesos,” terang Suningsih saat ditemui di ruang kerjanya, kemarin (21/1).

Kendati berkurang, pemkab tetap menganggarkan pembayaran premi seluruh peserta jamkesda pada APBD 2016 persis dengan tahun 2015, yaitu Rp 15,2 miliar dan capital risk Rp 619 juta. Ini karena seluruh peserta jamkesda masuk dalam kategori penerima bayar iuran (PBI). Dengan kata lain, ditanggung oleh pemkab. “Preminya Rp 10.000 perorang. Di Jamkesda maksimal pembayaran Rp 10 juta,” sebutnya.

Nah, Dinas Kesehatan akan memberikan rekomendasi kepada pemerintah DIJ bila pembiayaan pasien pemegang jamkesda membengkak. Ini dengan harapan pembiayaan sang pasien dapat dikaver dengan jamkesos. “Sampai akhir Desember nanti tetap akan ditanggung jamkesos,” jelasnya.

Suningsih juga mengungkapkan, tidak sedikit pemegang kartu jamkesda belakangan ini yang bermigrasi ke JKN lantaran sudah mampu untuk membayar premi. Dengan adanya migarsi ini, Suningsih berharap kartu jamkesda benar-benar diterima warga yang membutuhkannya. “Untuk pendataan memang dipegang BKKPPKB. Kami hanya mengurus administrasi jamkesdanya,” ungkapnya.

Suningsih yakin mayoritas warga Bantul mengetahui prosedur pengurusan kartu jamkesda. Mengingat, sosialisasi perihal jamkesda sudah gencar dilakukan.

Sigit, salah satu warga menyatakan, tidak sedikit warga Bantul yang belum mengetahui persis prosedur pengurusan kartu jamkesda. Dinas Kesehatan bisa jadi telah rutin menggelar sosialisasi di berbagai kelurahan. Sayangnya, informasi perihal jamkesda jarang sampai ke warga. “Pengurusan jamkesda sebenarnya mudah. Tapi kelurahan sendiri tidak aktif menyampaikan kepada warganya,” ungkapnya.

Warga Ngestiharjo, Kasihan yang kerap diminta tetangganya untuk mengurus kartu jamkesda ini menuturkan, tidak sedikit perangkat kelurahan yang tidak mengetahui persyaratan dan prosedur pengurusan jamkesda. Akibatnya, warga harus rela datang ke dinas untuk menanyakannya. “Kalau kelurahan tahu, warganya kan enak. Nggak usah bolak-balik ke dinas,” tambahnya.(zam/din/ong)