JOGJA – Alotnya pembahasan perda keistimewaan (Perdais) Nomor 2/2015 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIJ, tidak menjamin sempurnanya perdais yang dihasilkan. Buktinya, saat akan digunakan untuk pengisian jabatan wakil gubernur (Wagub) DIJ yang lowong, perdais masih menimbulkan persoalan. Perdais tersebut ternyata tidak terlalu detail.

Wakil Ketua DPRD DIJ Arif Noor Hartanto mengakui, beberapa hal yang seharusnya diperjelas dalam Perdais ternyata masih luput dibahas. Termasuk soal penggantian gubernur atau wagub yang berhalangan tetap. Perdais hanya mengatur untuk pergantian reguler lima tahunan, belum ada aturan bila gubernur dan wagub terdahulu berhenti karena meninggal.

“Dalam rapat konsultasi kemarin memang ada pandangan dari fraksi, tidak sekaligus disempurnakan,” ungkapnya, kemarin (21/1).

Hanya, pria yang akrab disapa Inung ini, belum bisa memastikan apakah Perdais yang terdiri dari 58 pasal ini akan direvisi atau tidak. Saat ini, masih memerlukan waktu untuk mendalami berbagai kemungkinan dan opsi lain yang bisa dilakukan selain merevisi Perdais.

“Saya tidak mengatakan Perdais harus diubah, hanya menceritakan ada pandangan seperti itu,” kilahnya.

Berbeda dengan Inung, Ketua Fraksi PKS DPRD DIJ Arif Budiono justru lebih lugas mengatakan ada kemungkinan dilakukan revisi Perdais. Tujuannya agar panduan UUK ini bisa lebih lengkap dan detail dalam mengatur berbagai hal terkait keistimewaan DIJ.

Revisi ini perlu dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya hal serupa di masa depan. Meski dia juga mengatakan ada opsi dengan membentuk Pansus Tata Tertib terlebih dulu. “Kalau bisa terakomodasi kan tidak setiap saat harus membuat tata tertib atau mengubah Perdais. Tapi merevisi Perdais rasanya lebih baik,” ujarnya.

Khusus untuk pengisian Jabatan Wagub DIJ yang saat ini sedang dibahas di DPRD, Fraksi PKS menilai perlu pembentukan tata tertib (Tatib). Tujuannya, melengkapi hal-hal yang lebih detail yang tidak diatur di dalam UUK DIJ dan Perdais. Arif mencontohkan, dalam UUK DIJ Pansus Penetapan hanya diberikan waktu tujuh hari. Jika pansus saat melakukan verifikasi menemukan persyaratan yang kurang, maka harus dikembalikan ke Puro Pakualaman untuk diperbaiki.

“Satu-dua jam masih bisa ngejar, kalau seminggu, kan habis waktunya,” ujarnya.

Arif juga mengisahkan, saat pembahasan Perdais dulu, DPRD sempat merasa tidak enak untuk memasukkan detail tata laksana penggantian Gubernur atau Wakil Gubernur DIJ yang berhalangan tetap. “Waktu itu pekewuh, kok seolah-olah mendoakan akan terjadi sesuatu. Nah, ini ternyata tetap harus diatur karena kejadian wagub berhalangan tetap,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Pansus Raperdais Tata Cara Pengisian Jabatan Gubernur dan Wagub DIJ Slamet mengakui, Perdais belum mengatur jika gubernur atau wagub berhalangan tetap di tengah jalan. Meskipun begitu, politikus Golkar tersebut menilai tidak perlu sampai dilakukan revisi Perdais.

“Saya kira bisa menggunakan UUK sepanjang persyaratannya tidak lepas dari Perdais.

Tidak perlu direvisi,” jelasnya.

Terpisah, Gubernur DIJ Hamengku Buwono (HB) X tidak mempersoalkan pengisian jabatan Wagub DIJ yang berlangsung lebih lama dari perkiraan. “Prosedurnya kan memang seperti itu,” katanya di Kepatihan.

Tapi, terkait adanya pandangan untuk merevisi Perdais nomor 2/2015, HB X menilai tidak perlu direvisi. Dia kurang setuju dengan usulan tersebut, meski di dalamnya belum mengatur secara detail pengisian jabatan di tengah periode atau berhalangan tetap. “Ya ndak usah direvisi, di undang-undangnya sudah jelas kok,” lanjutnya. (pra/ila/ong)