MUNGKID – Komisi II DPRD Kabupaten Magelang menemukan kejanggalan terkait pemberian bantuan pertanian di lereng Merapi. Temuan ini mulai didalami Polres Magelang. Korps Bayangkara sudah mengambil dan memeriksa berkas pengadaan paket bantuan petani tersebut.

Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan (Distanbunhut) Kabupaten Magelang Wijayanti mengatakan, kepolisian mengambil berkas pengadaan paket bantuan yang dibiayai APBD senilai Rp 593 juta. Langkah tersebut dilakukan untuk mendalami pemberian bantuan.

“Berkasnya sudah diambil kepolisian sejak 8 Januari lalu,” ungkap Wijayanti kemarin (21/1).

Sejauh ini, Distanbunhut masih menunggu proses penyelidikan yang dilakukan pihak kepolisian. Ia juga mengaku belum dipanggil kepolisian terkait hal tersebut.

“Sampai sekarang belum ada penggilan atau pemberitahuan apa pun dari polisi. Cuma pengambilan berkas saja,” imbuhnya.

Ia menjelaskan, dari hasil pengawasan dinas, pengadaan paket bantuan yang dimenangkan CV Murakabi Muntilan tidak ada masalah. Adapun spesifikasi pupuk bantuan juga sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan).

“Sepanjang pengawasan kami, bantuan tidak ada masalah. Tapi nanti hasil penyelidikan Polres Magelang bagaimana, kami tunggu saja,” urainya.

Kapolres Magelang AKBP Zain Dwi Nugroho memastikan tengah menyelidiki kasus tersebut. Sementara belum ada dugaan maupun kesimpulan terkait temuan tersebut.

“Sementara masih lakukan penyelidikan, masih tahap pengumpulan bahan keterangan,” jelasnya.

Zain melanjutkan, penyelidikan dilakukan berdasarkan informasi yang diperoleh Komisi II DPRD Kabupaten Magelang. Selain itu juga dari surat kabar.

Sebelumnya, Komisi II DPRD Kabupaten Magelang menemukan bantuan pupuk organik yang masuk paket pengadaan peningkatan sarana pertanian tak sesuai spesifikasi. Ini terungkap saat inspeksi mendadak (sidak) di Kecamatan Srumbung dan Dukun, beberapa waktu lalu (6/1).

“Banyak pupuk organik yang ditemukan dalam kondisi tidak sesuai spesifikasi teknis dan standar pabrikan,” ungkap Ketua Komisi II M Yusuf Sakir.

Yusuf menyebut, ketidaksesuaian terlihat dari kondisi pupuk yang lebih mirip pupuk kandang bukan berupa serbuk. Pupuk yang ditemukan bukan hasil pengolahan pabrik. Namun lebih seperti hasil pengolahan manual.

“Selain masih berwujud bongkahan, pupuknya juga banyak berisi ranting serta daun,” imbuhnya.

Temuan lain, harga pupuk yang jauh lebih mahal dibanding harga pasaran. Sesuai harga yang dikeluarkan pabrik petroganik, harga satu kilogram pupuk organik dibandrol Rp 550.

“Harga pupuk ini dibeli seharga Rp 886. Jauh lebih mahal dibanding harga seharusnya,” imbuh Anggota Komisi II Bagyo Widi.(ady/hes/ong)