SLEMAN- Pemkab Sleman sering mendapat komplain kelompok penyandang disabilitas lantaran minimnya fasilitas dan sarana aksesibilitas. Di sisi lain, pemkab menghadapi persoalan karena program bantuan asistensi sosial penyandang disabilitas berat belum optimal.

Pemerintah menilai, masyarakat belum sepenuhnya terbuka dalam penyampaian informasi tentang disabilitas. Padahal, kebijakan program dibuat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya warga miskin penyandang disabilitas dengan keterbatasan ekonomi.

Kasi Bantuan Sosial, Dinas Tenaga Kerja, Sosial, dan Transmigrasi Budi Winarno menengarai, sebagian warga enggan menyampaikan informasi kepada pemerintah tentang keberadaan anggota keluarga yang menyandang disabilitas berat. “Mungkin malu. Sehingga cenderung menyembunyikan informasi,” ujarnya kemarin (24/1).

Menurutnya, hal itu tak seharusnya terjadi. Budi mengimbau masyarakat agar lebih terbuka agar bantuan tepat sasaran. Diakuinya, proses sosialisasi program tersebut belum merata, sehingga informasi upaya penyejahteraan masyarakat miskin tidak tersampaikan luas.

Bantuan dana asistensi penyandangcacat berat berupa uang Rp 300 ribu per orang per bulan. Saat ini, bantuan tersalur bagi 344 orang. Sumber dana berasal dari Kementerian Sosial sebanyak 234 orang. Sisanya di-cover melalui dinas terkait dengan dana APBD. Penerima bantuan hanya bisa memperoleh dana dari salah satu sumber. “Bukan dua-duanya. Kalau sudah dapat dari kementerian, ya, tak dapat yang dari dinas,” jelasnya.

Dana bantuan dikhususkan bagi penerima untuk keperluan pemeriksaan kesehtan, pemenuhan gizi, sandang, dan terapi penyembuhan. “Jumlah penerima bisa bertambah asal masyarakat lebih terbuka,” ingat Budi.

Plt Sekretaris Daerah Sleman Iswoyo Hadiwarno menuturkan, masalah kemiskinan masih menjadi “PR” pemerintah untuk segera dituntaskan. Sebab, kemiskinan bisa berimplikasi pada banyak hal. Pengangguran dan putusnya pendidikan anak usia sekolah, diantaranya. Juga masalah kesehatan.

Saat ini, jumlah warga miskin di Sleman masih tinggi. Yakni, 43.798 kepala keluarga. Atau sekitar 11,85 persen dari total penduduk sebanyak 1,1 juta jiwa.(yog/din/ong)