SLEMAN- Banyak pihak mendukung penetapan rancangan peraturan daerah (Raperda) Pendidikan Nonformal Keagamaan. Namun, saat dikonsultasikan ke Biro Hukum Pemda DIJ, draf materi raperda ditolak. Alasannya, karena daerah dianggap melampaui kewenangan pusat.

Ketua Panitia Khusus (Pansus) Raperda Pendidikan Nonformal Keagamaan DPRD Sleman Prasetyo menengarai ada kesalahpahaman dalam proses penyampaian materi konsultasi ke Biro Hukum.

Pras, begitu sapaan akrabnya menegaskan, dewan menginisiasi raperda tersebut bukan untuk mengatur masalah agama atau tata cara peribaatan. Tapi, sebatas memfasilitasi kegiatan pendidikan anak usia dini dan pelajar dalam menimba ilmu agama di luar jam sekolah.

Selaku inisiator, dewan dan tim yang terlibat dalam pembahasan draf tidak mau mencampuri hal-hal keagamaan yang menjadi tupoksi Kementerian Agama RI. “Kami konsultasi ke pusat tidak ada masalah,kok. Malah didukung. Jika gol, Sleman justru menjadi pilot project untuk penerapan di wilayah lain,” papar politikus Golkar itu kemarin (24/1).

Pras menduga, penolakan raperda oleh Biro Hukum DIJ disebabkan utusan dari Sleman kurang memahami muatan draf regulasi. Sehingga terjadi miskomunikasi.

Karena itu, Pras berencana membawa tim sedikitnya 15 orang untuk konsultasi ulang ke Biro Hukum DIJ. Anggota tim yang dimaksud, diantaranya, perwakilan Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga, Bagian Hukum Setda Sleman, Baperda dan Komisi D DPRD, Kantor Kementerian Agama Sleman, pimpinan DPRD, serta Pansus Raperda terkait. “Kami akan sampaikan data bahwa materi raperda tidak melanggar aturan hokum manapun. Atau melampaui kewenangan pusat,” tandasnya.

Berdasarkan surat dari Biro Hukum DIJ, Raperda inisiatif dewan dianggap bertentangandengan pasal
pasal 10 ayat (1) huruf (f ) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah dalam UU Nomor 9 Tahun 2015. Pasal tersebut menjelaskan bahwa agama merupakan unsur pemerintahan absolut yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat.

Raperda juga dinilai bertentangan dengan pasal 9, ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan. Regulasi tersebut menyatakan, pengelolaan pendidikan keagamaan dilakukan oleh menteri agama.

Kepala Kantor Kemenag Sleman M.Lutfi Hamid mengatakan, hari ini (Senin, 25/1) berencana mengklarifikasi ke Biro Hukum DIJ. Lutfi menyatakan, keberadaan Raperd justeru memperjelas aturan pusat yang berlaku. Bukan melampaui kewenangannya.

Terlebih, selama ini sudah banyak peraturan daerah sejenis. Tapi khusus mengatur tentang umat muslim. Sementara raperda inisiatif lebih luas bagi semua agama yang diakui di Indonesia.
”Saya kira ini miskomunikasi saja,” katanya.(yog/din/ong)