SEMENTARA ITU, asosiasi pengusaha daging sapi Segoroyoso (APDSS) justru merasa khawatir populasi sapi indukan bakal menyusut drastis. Ini menyusul pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) 10 persen atas sapi impor bakalan.

“Dampaknya serius. Pedagang sapi akan menyembelih sapi indukan yang masih subur,” keluh Ketua APDSS Ilham Ahmadi, kemarin (22/1).

Ketentuan pengenaan PPN 10 persen atas sapi impor bakalan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 267/PMK.010/2015 tentang Kriteria dan/atau Rincian Ternak, Bahan Pakan untuk Pembuatan Pakan Ternak dan Pakan Ikan yang atas Impor dan/atau Penyerahannya Dibebaskan dari Pengenaan PPN. Regulasi yang berlaku sejak 8 Januari 2016 ini membebaskan PPN atas sapi impor indukan.

Mengacu PMK, Ilham menuturkan, harga sapi impor indukan bakal lebih murah dibanding sapi bakalan. Konsekuensinya, rumah penyembelihan hewan (RPH) akan lebih memilih menyembelih sapi indukan. Saat ini saja, lanjut Ilham, tidak sedikit RPH di DIJ yang menyembelih sapi indukan karena sapi pejantan siap potong cukup sulit didapat. “Untuk memenuhi kebutuhan pasar terpaksa seperti itu,” jelasnya.

Tak hanya itu, kebijakan pemerintah pusat juga akan berdampak pada naiknya harga daging sapi di pasaran. Saat ini, harga daging sapi di kisaran Rp 110 ribu hingga Rp 115 ribu per kilogram. Dengan adanya kebijakan ini, Ilham memperkirakan harga daging sapi akan melonjak di kisaran Rp 125 ribu hingga Rp 130 ribu per kilogram. “Pedagang mau nggak mau harus menaikkan harga agar tidak rugi,” ungkapnya.

Ilham berpendapat yang membayar PPN 10 persen kepada negara sebetulnya bukanlah pengusaha, melainkan konsumen. Selain itu, dia menilai, pemerintah pusat seolah tidak mempertimbangkan masih rendahnya daya beli masyarakat. “Pemerintah maunya mengeruk uang dari rakyatnya sendiri,” sindirnya.

‎Terpisah, Pemprov DIJ saat ini sedang melakukan kajian kemungkinan pengaturan zonasi kawasan peternakan. Pengaturan itu terintegrasi dengan kawasan pertanian. Hal itu untuk melindungi kepentingan peternak dari kemungkinan ganguan munculnya pemukiman.

Asekprov DIJ Bidang Perekonomian dan Pembangunan Didik Purwadi mengungkapkan, muncul persoalan di tengah masyarakat kaitannya dengan kelangsungan usaha ternak. Seperti halnya peternakan ayam yang telah menempati suatu kawasan pertanian akhirnya mendapat protes dari warga karena dianggap mengganggu lingkungan.

“Padahal peternakan ayam itu sudah berdiri dahulu sebelum muncul pemukiman,” ujarnya akhir pekan kemarin.

Didik mengatakan, dari sisi kebijakan saat ini memang ada usulan dari UGM untuk mengatur zona peternakan yang memanfaatkan kawasan pertanian. Oleh karena itu, terpenting saat ini zona pertanian berkelanjutan di DIJ tetap terjaga, sehingga nantinya dapat dimanfaatkan untuk pengaturan zona peternakan. “Butuh berapa lahan untuk zona peternakan, hal itu masih perlu dikaji,” katanya.

Didik menjelaskan, DIJ telah memiliki Perda Nomor 10 tahun 2011 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan. Regulasi juga menjamin pemanfaatan lahan pertanian untuk kebutuhan peternakan. “Tinggal bagaimana kabupaten/kota menurunkan Perda itu,” katanya.

Zona peternakan memungkinkan untuk diatur secara detail karena akan berhubungan dengan dampak lingkungan. Melalui pengaturan zona itu, maka akan menghindari terjadinya konflik sosial. Data yang dihimpun alih fungsi lahan pertanian ke nonpertanian di DIJ setiap tahun berkisar 200 hektare sampai 250 hektare. Dinas Pertanian DIJ mencatat lahan pertanian di DIJ saat ada lebih dari 54 ribu hektare dari kebutuhan minimal 36 hektare lahan pertanian.

Menyikapi hal itu anggota Komisi C DPRD DIJ Huda Tri Yudayana mengingatkan, agar Perda tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan betul-betul dilaksanakan. Saat ini masih ditemui, munculnya bangunan-bangunan baru di wilayah lahan basah.

“Karena itu harap segera ada sosialisasi ketentuan mana zona pertanian berkelanjutan, dan mana yang bukan boleh didirikan bangunan,” tandas politikus PKS itu. (zam/pra/ila/ong)