KULONPROGO – PT Angkasa Pura sebagai pemrakarsa pembangunan bandara New Yogyakarta Internasional Airport (NYI A) di Temon, Kulonprogo, mengaku tidak mau buru-buru dalam memulai pengadaan appraisal independen. Mereka memilih menunggu penyerahan data final secara resmi dari BPN. 
”Nanti kalau BPN sudah menyerahkan data final kepada kami, baru dimulai pengadaan appraisal. Karena yang dijadikan dasar penilaian adalah data hasil pengukuran dari BPN,” kata Pimpro Proyek Bandara dari PT Angkasa Pura I Sujiastono, kemarin (25/1).
Penyerahan data final memang harus dilakukan secara resmi dari BPN ke Angkasa Pura. Sehingga proses tidak bisa dilakukan secara paralel alias harus final dulu pendataannya. “Kalau paralel malah seolah-olah kita sudah tahu hasilnya, tetap harus menunggu BPN,” tandasnya.

Sujiastono menambahkan, terkiat perbedaan data pengukuran BPN dengan sertifikat yang kemungkinan membutuhkan waktu lama, negosiasinya menjadi ranah kewenangan BPN. Pihaknya percaya BPN memiliki strategi untuk menyelesaikan tugasnya secara final.
”Kalau target ground breaking itu kan target Wapres Jusuf Kalla. Kita tetap harus evaluasi, harus cek lagi dulu bersama BPN, karena waktunya saya rasa juga masih cukup, dan tahapan itu sudah diatur,” katanya.
Seusai tahapan yang diatur dalam undang-undang, mulai proses pengadaan, pengerjaan, hingga pelaksanaan appraisal di lapangan, secara kalender membutuhkan waktu 115 hari kerja lebih.

“Memang harus menunggu BPN menyerahkan data final, baru bisa menghitung kembali. Undang-undang menyebutkan berapa hari, mulai proses musyawarah, pembayaran dari situ bisa ketahuan apakah bisa target ground breaking atau tidak. Kalau sekarang saya belum bisa, karena BPN sendiri belum menyerahkan data final,” jelasnya. 
Sebelumnya, Kepala BPN M Fadhil dalam rapat kerja bersama DPRD mengamini, di masyarakat saat ini sudah beredar besaran harga kompensasi yang akan diminta. Padahal besaran itu baru akan ditentukan oleh tim appraisal. “Tim appraisal yang akan menentukan besaran kompensasi yang akan diberikan kepada warga,” ujarnya.
Menurut Fadhil, terkait mekanisme pemberian ganti rugi, di antaranya uang ganti rugi, lahan pengganti atau kompensasi itu akan ditentukan dalam musyawarah. Dalam musyawarah itu, jika harga yang ditentukan tim independen tidak sesuai dengan keinginan warga, bisa mengajukan gugatan ke pengadilan.
”Kalau memang besarannya nanti tidak sesuai, warga bisa mengajukan gugatan ke pengadilan,” ujarnya.(tom/jko/ong)