BANTUL – Pemkab Sleman meraih penghargaan pemerintahan, yakni Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sakip) dengan nilai terbaik dibanding 150-an kota/kabupaten se-DIJ dan Sumatera, dengan predikat BB, atau nilai 76,9.

Sleman mengungguli Kabupaten Tanjung Pinang (75,89), Bantul (70,26), Kota Jogja (70,12), dan Karimun (70,06). Selain lima wilayah tersebut, hanya berpredikat B, CC atau DD. Sementara, Kulonprogo memperoleh nilai 68,11 (B), dan Gunungkidul 60,6 (B).

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Men-PAN dan RB) Yuddy Chrisnandi menyerahkan penghargaan tersebut di Gedung Jogja Expo Center (JEC), kemarin (25/1).

Menteri Yuddy mengatakan, tata kelola pemerintahan yang baik, merupakan syarat mutlak mencapai predikat good governance. Menurutnya, untuk mencapai ini diperlukan sumber daya manusia yang punya program secara terukur dengan perencanaan kerja. “Yang jelas, untuk mencapainya harus mempunyai kinerja yang terukur dan memiliki laporan kinerja,” ucapnya.

Yuddy mengingatkan, ukuran kinerja bukan hanya penyerapan anggaran. Lebih dari itu tentang outcome dan manfaat sistem tersebut yang dirasakan masyarakat.

“Saat ini memasuki fase kompetisi. Untuk itu, sesuai dengan UU nomor 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), penataan birokrasi harus memiliki standar program dan penilaian objektif,” tuturnya.

Untuk itu, melalui AKIP yang pedoman evaluasi disusun bersama antara Kementerian Keuangan, Bappenas, dan Kemendagri, diharapkan bisa meningkatkan kompetensi. “Sehingga anggaran negara akan menjadi anggaran berbasis kinerja yang disusun berdasarkan perancangan kinerja, dan menghasilkan hasil yang sesuai kebutuhan masyarakat,” tandasnya.

Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PAN dan RB M Yusuf Ateh menambahkan, secara keseluruhan, terdapat peningkatan hasil evaluasi AKIP di DIJ dan kabupaten/kota di Sumatera. Nilai rata-rata yang didapat meningkat dari 47,46 menjadi 48,56. “Tujuan akhirnya adalah menciptakan pemerintahan yang efektif dan efisien, bersih, dan bisa memberikan pelayanan publik yang baik,” katanya.

Sementara itu, Penjabat Bupati Sleman Gatot Saptadi menyatakan, raihan prestasi yang diraih Pemkab Sleman tidak lepas dari peran jajaran aparat pemerintahan dalam pelaksaanaan akuntabilitas kinerja. Mulai proses perencanaan anggaran, pengendalian, dan monitoring, yang dilakukan secara periodik.

Kinerja itu antara lain, rakor dalbang setiap 3 bulan sekali, rakorpim setiap bulan, dan forum akselerasi kinerja pemda seminggu sekali. “Kami juga memanfaatkan sistem informasi terintegrasi mulai perencanaan hingga evaluasi kinerja,” jelasnya.

Terpisah, penjabat Bupati Gunungkidul Budi Andtono mengungkapkan rasa syukur, meski memperoleh nilai B. Menurut dia, komponen yang bisa menaikkan nilai AKIP di Gunungkidul dari CC menjadi B, di antaranya indikator kinerja sudah outcome, baik di kabupaten sendiri maupun di SKPD, laporan kinerja sudah tepat sasaran, waktu, dan mutu. “Harapannya ke depan walaupun bupatinya bukan saya, nilai AKIP akan meningkat menjadi BB,” tuturnya. (pra/yog/din/jko/ong)