JOGJA – Isu digesernya Assekprov Administrasi Umum Setprov DIJ GBPH Yudhaningrat menjadi staf ahli gubernur berpotensi mendatangkan masalah bagi internal pemprov. Penyebabnya, jabatan staf ahli ternyata belum diatur Perdais No 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan. Termasuk dalam bagan struktur organisasi pemprov yang masuk dalam lampiran perdais. “Nggak tahu staf ahli mau ditaruh di mana. Kotaknya nggak ada. Di bawah gubernur yang ada Wagub, Sekprov, Assekprov, dan kepala-kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Kok staf ahli malah kelewatan,” ungkap seorang sumber di Kepatihan, kemarin (25/1).

Radar Jogja berupaya mengecek materi Perdais No 3 Tahun 2015 berikut bagan struktur organisasi kelembagaan. Ternyata, memang tidak ditemukan kotak untuk staf ahli di Perdais yang efektif berlaku per 1 Januari 2016 ini.

“Itu bisa jadi masalah. Saat menyusun Perdais Kelembagaan lalai mengatur posisi staf ahli,” kata sumber yang menguasai seluk beluk kepegawaian ini.

Bila benar hari ini Gusti Yudha, sapaan akrab Yudhaningrat, menjadi staf ahli, maka gubernur akan punya tiga staf ahli. Dua staf ahli sebelumnya adalah Hendar Susilowati dan Riyadi Ida Bagus Salyo Subali. Sesuai aturan, staf ahli gubernur merupakan jabatan eselon IIa dan harus berlatar belakang PNS. Eselonnya setara dengan kepala dinas, badan, dan Assekprov. Bedanya staf ahli tidak mengepalai langsung suatu instansi.

Munculnya bolong-bolong dalam Perdais Kelembagaan itu rupanya disadari pemprov. Terbukti pemprov telah ancang-ancang mengajukan revisi atau perubahan atas Perdais yang baru seumur jagung itu. Informasi adanya niat pemprov itu disampaikan Wakil Ketua DPRD DIJ Arif Noor Hartanto.
”Sudah disampaikan ke dewan dalam rapat pimpinan dewan dan pimpinan fraksi pada Jumat (22/1) lalu,” katanya, kemarin.

Dalam rapat konsultasi tersebut, dipaparkan kebutuhan jabatan staf ahli gubernur. “Kami bisa memahami kebutuhan tersebut, dengan syarat segera lakukan revisi Perdais Kelembagaan,” ujarnya.

Meski begitu, pria yang akrab disapa Inung ini mengatakan, tidak ada batas waktu kapan revisi Perdais Kelembagaan dilakukan. Sesuai kesepakatan dengan dewan, revisi bisa dilakukan secepatnya. “Ini semacam gentleman agreement, harusnya ya secepatnya dilakukan,” jelasnya.

Inung menjelaskan, berdasarkan kajian, struktur staf ahli masih dibutuhkan. Tapi, struktur staf ahli tersebut ternyata tidak dimasukkan pemprov dalam Perdais No 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan. Inung mengaku tidak tahu alasan dan pertimbangan pemprov tidak memasukkan staf ahli dalam pembahasan raperdais kelembagaan. Menurut dia, raperdais kelembagaan merupakan prakarsa atau usulan eksekutif.

“Secara pribadi, kemungkinan saat itu staf ahli tidak dibutuhkan lagi karena ada lembaga paramparapraja. Lebih jelas tanya saja ke eksekutif saja,” kilahnya.

Lantaran lalai memasukkan di Perdais Kelembagaan, pemprov telah berkonsultasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI. Hasilnya, pemprov tetap bisa mengusulkan jabatan staf ahli diatur dengan peraturan gubernur (Pergub). Sebagai tindak lanjut telah diterbitkan Peraturan Gubernur No 1 Tahun 2016 tentang Pembentukan Staf Ahli Gubernur, Rincian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja.

Mengomentari rencana pelantikan pejabat eselon II dan III di lingkungan Pemprov DIJ yang akan dilangsungkan hari ini (26/1), Inung mengatakan, tidak ada masalah jika nantinya staf ahli gubernur juga ikut dilantik. Acuannya hasil konsultasi ke Kementerian PAN-RB dan Kemendagri yang memberi lampu hijau diatur dengan pergub.

“Kami tetap mengingatkan revisi (Perdais Kelembagaan) harus secepatnya dilakukan,” desaknya.
Terpisah, Gubernur DIJ Hamengku Buwono X enggan menanggapi lebih lanjut terkait bocoran nama-nama pejabat yang akan dilantik. Termasuk isu masuknya nama Yudhaningrat yang akan digeser menjadi staf ahli. “Lihat saja besok,” kilah gubernur saat ditemui di JEC, kemarin.

Sedangkan Sekprov DIJ Ichsanuri mengakui ada permintaan pengisian jabatan staf ahli gubernur DIJ. Menurut dia, revisi perdais kelembagaan segera diajukan ke Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DIJ. “Ya nanti menyusul, akan dibahas di Bapemperda,” tuturnya. (pra/kus/ila/ong)