GUNTUR AGA TIRTANA/RADAR JOGJA
DIKEMBALIKAN KE SATPOL PP: GBPH Yudhaningrat (kiri) bersama dua pejabat lainnya bersiap mengikuti pelantikan pejabat struktural eselon II dan III di lingkungan Pemprov DIJ, di Bangsal Kepatihan, kemarin (26/1)
JOGJA – Disebut-sebut akan menduduki jabatan sebagai staf ahli Gubernur DIJ, GBPH Yudhaningrat justru dilantik sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DIJ. Dengan pelantikan yang berlang-sung di Kepatihan kemarin (26/1) itu, berar-ti Gusti Yudha dikembalikan ke posisi lama, yang dulu pernah dijabatnya
Digeser dari posisi sebelumnya, sebagai Asisten Administrasi Umum Sekprov DIJ dan dikem-balikan ke jabatan yang lama, Gusti Yudha, sapaannya, me-nanggapi enteng. Menurut dia, dengan menjadi Kepala Satpol PP malah menambah jumlah anggota baru. “Jadi Kepala Satpol PP, malah anggotanya tambah. Karena selama jadi Asekprov, paling stafnya hanya tiga ornag,” kata Gusti Yudha ketika ditemui se-usai pelantikan, kemarin (26/1).

Adik tiri HB X ini juga mengaku, dengan kembali menjabat se bagai Kepala Satpol PP, bisa mewu-judkan cita-cita lamanya untuk memajukan instansi penegak perda ini. Hal itu juga sesuai dengan tesisnya saat menyele-saikan S2 Magister Manajemen UGM yang mengangkat tema tentang SDM Satpol PP DIJ. “Satpol PP DIJ masih butuh banyak penyesuaian. Sebagai penegak perda, masih belum efektif,” tandasnya.

Dari 34 pejabat eselon II yang dilantik kemarin, juga tidak ada staf ahli baru yang dilantik. Hingga saat ini tetap terdapat dua staf ahli yaitu, Hendar Su-silowati sebagai Staf Ahli Gu-bernur DIJ Bidang Hukum, Pemerintahan dan Politik serta Riyadi Ida Bagus Salyo Subali sebagai Staf Ahli Bidang Eko-nomi dan Pembangunan.Selain Gusti Yudha, juga dilan-tik 33 pejabat eselon II lainnya, dan 219 pejabat eselon III sesuai amanat Perdais Kelembagaan. Posisi lama Gusti Yudha sebagai Asisten Administrasi Umum Sek-prov DIJ, selanjutnya dijabat Kris-tiana Swasti, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat (BPPM) DIJ. Sedang-kan untuk Kepala BPPM DIJ di-jabat oleh Arida Oetami, yang sebelumnya menjadi Kepala Dinas Kesehatan DIJ.

Sementara itu, untuk jabatan baru sesuai dengan Perdais no-mor 3/2015 tentang Kelemba-gaan, yaitu Asisten Keistime-waan Sekprov DIJ atau Asekprov IV dijabat oleh Didik Purwadi. Dia sebelumnya menjabat se-bagai Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekprov DIJ. Pada bagian lain, Dosen Juru-san Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM Bayu Dardias me-ngatakan, melihat fakta bahwa Gusti Yudha kembali menjabat jabatan lama sebagai Kepala Satpol PP, padahal pernah men-jadi Asisten Administrasi Umum Sekprov DIJ, maka jabatan itu bukan promosi, dan bukan yang membanggakan. “Kalau kembali ke jabatan yang lama, atau yang pernah dijabat sebelumnya, saya malihatnya, ini bukan promosi. Tapi ini diturunkan,” katanya kepada Radar Jogja, kemarin (26/1).

Disinggung apakah mutasi ter-sebut ada hubungan dengan surat terbuka yang dilayangkan adik-adik HB X? Bayu Dardias tak membe-rikan jawaban yang tegas. “Agak sulit untuk berkomentar, yang jelas pergantian ini bukan sesua-tu yang membanggakan bagi be-liau (Gusti Yudha),” ujarnya.

Mengenai surat terbuka yang dikirimkan adik-adik HB X, dia menyampaikan, sebelum me-layangkan surat terbuka, ada baiknya didahului membikin surat tertutup. “Sebaiknya Ngarso Dalem dan adiknya duduk satu meja, bukan sebagai sultan dan pangeran. Tapi sebagai kakak dan adik. Saya rasa itu yang be-lum dilakukan,” tuturnya.Sementara itu, menghubung-kan antara surat terbuka dan pergeseran jabatan yang terjadi pada Gusti Yudha, menurut dia, juga sulit diterima. “Itu dua lo-gika yang berbeda. Terlalu dini berspekulasi tentang itu. Yang satu logika pemerintahan, ada yang mengurusi jabatan juga. Saya masih sulit berkomentar,” ungkapnya.

Sementara dengan dilaksana-kannya pelantikan kemarin, maka masih terdapat empat lembaga baru yang masih kosong, yaitu Dinas Pertanahan dan Tata Ruang; Dinas Komunikasi dan Informatika; Dinas Kope-rasi dan UKM serta Wakil Dinas Kebudayaan.Satun kerja perangkat daerah (SKPD) lainnya yang juga belum memiliki kepala dinas (Kadinas) yaitu, Dinas Kelautan dan Peri-kanan yang ditinggal Andung Prihadi menjadi Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan BPBD DIJ, yang kepala sebelumnya menjadi penjabat bupati. Menurut Kepala Badan Kepe-gawaian Daerah (BKD) DIJ Agus Supriyanto, dari sembilan orga-nisasi yang belum terdapat ke-pala tersebut, tiga di antaranya akan ditempati oleh tiga penjabat bupati. “Sisanya akan diisi dengan lelang jabatan,” jelas Agus.

Menurut Agus, untuk meka-nisme lelang jabatan, masih akan dirumuskan. Pihaknya segera melakukan evaluasi setelah pe-lantikan kemarin. Menurut dia, BKD DIJ masih akan melakukan kajian pengajuan lelang jabatan untuk enam organisasi tersebut. Pembahasan di BKD DIJ, juga terkait jabatan Sekprov DIJ, yang akan memasuki masa pensiun pada Juni 2016. “Ya itu juga jadi pembahasan, apakah (lelang jabatan) diba-rengkan dengan posisi Sekprov, atau didahulukan,” tuturnya.

Agus menambahkan, untuk proses lelang jabatan memer-lukan waktu sekitar tiga bulan, hingga mendapat pejabat ter-pilih. Sedang untuk Sekprov, prosesnya bisa lebih lama ka-rena harus melalui meja Presiden RI. Untuk lelang jabatan Sekprov akan diajukan tiga bulan sebelum pensiun. “Jadi begitu pensiun, sudah ada pejabatnya, tidak perlu Plt,” tuturnya.Gubernur DIJ HB X dalam sambutannya, sempat memin-ta maaf karena pelantikan pe-jabat eselon II dan III harus mundur hingga sebulan. HB X juga berpesan supaya pejabat baru bisa menghasilkan ino-vasi. “Inovasi perlu penegasan,” ujarnya. (pra/riz/ila/jko/ong)