KULONPROGO – Proses pe-ngumuman pengukuran dan pendataan lahan bandara oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) berakhir Sabtu (1/2) depan. Se-lanjutnya BPN siap melakukan verifikasi dan pengukuran ulang lahan bandara sebagai respons keberatan yang diajukan warga terdampak atau pemilik tanah. “Data keberatan dari warga sebagian sudah masuk. Dari lahan yang ukurannya lebih kecil hingga lebih luas. Juga beberapa tanaman tumbuh, objek lain yang dinilai tidak sesuai,” terang Ke-pala BPN Kulonprogo M Fadhil kemarin (26/1).

Fadhil menjelaskan, untuk tiga desa meliputi Desa Sindutan, Jangkaran dan Kebonrejo, batas waktu 14 hari kerja jatuh pada Sabtu depan. Senin (1/2) tim akan akan terjun ke lapangan, sementara dua desa lainnya ya-kni Desa Glagah dan Palihan berselang sepekan berikutnya.Sebelum tim turun ke lapangan akan dilakukan verifikasi kebe-ratan. Warga terlebih dahulu diminta visi, begitu sudah ada kesepakatan atau satu suara, baru dilakukan pengukuran ulang. “Sehingga diharapkan desa bisa memfasilitasi musyawarah antarwarga, khususnya di antara bidang tanah yang bersebelahan. Sebenarnya pengukuran sebe-lumnya juga sudah mengikuti keinginan pemilik tanah. Me-reka sendiri yang menentukan patok batas tanah,” jelasnya.

Namun ternyata setelah diu-mumkan masih saja ada perbe-daan. Itu sah dimintakan kebera-tan oleh warga, dan BPN memang wajib menginformasikan atau mengumumkan hasil pengukuran, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan atas hasil final data se-belum diserahkan ke Angkasa Pura untuk tahap selanjutnya.

Kasi Survei dan Pengukuran BPN Kulonprogo sekaligus Koordina-tor Satgas A Obed Tri Pambudi mengatakan, perbedaan kemung-kinan muncul karena proses pen-gukuran menggunakan alat. Sementara pada era 1980-1990 ada program sertifikasi (PRPTI) yang condong ke perkebunan. Bahkan di Jangkaran dari lahan yang luas, juga tidak ditemukan adanya patok yang pasti. Akibatnya, warga hanya menen-tukan batas dan muncul ukuran yang berbeda dengan sertifikat. “Nanti kita ukur lagi, hasilnya tetap bisa berrubah dengan per-setujuan tetangga antarbidang tanah,” terangnya. Kepala Desa Sindutan Radi menuturkan, data terakhir yang masuk ada 128 pemilik tanah yang mengajukan keberatan. Sebagian merupakan pemilik bidang tanah lebih dari satu, sehingga sangat mungkin jumlah bidang tanahnya lebih banyak. (tom/laz/ong)