ZAKI MUBAROK/RADAR JOGJA
PERSEMPIT PEROKOK: Orang tak bisa sembarangan merokok di tempat umum. Jika ingin merokok, harus dilakukan di tempat khusus perokok.
JOGJA – Mulai 1 April mendatang, Peraturan Wali Kota (Perwal) No-mor 71 Tahun 2015 tentang Kawa-san Tanpa Rokok (KTR) berlaku. Artinya, bagi perokok tak bisa se-enaknya ngudut atau mengisap rokok di sembarang tempat. “Di sekolahan, rumah sakit, dan tempat ibadah terlarang untuk merokok,” kata Kepala Bidang Pro-mosi Kesehatan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Jogja Tri Mardaya, usai rapat kerja dengan Panitia Khusus (Pansus) Peraturan Daerah (Perda) KTR kemarin (26/1).Tri menegaskan, jika mengacu pada perwal tersebut sangat luas. Tapi, untuk kawasan umum terlarang untuk merokok. “Tempat bermain dan angkutan umum juga terlarang untuk merokok,” tandasnya. Selain tempat khusus itu, sambung Tri, perokok masih bisa menikma-ti asap tembakau. Hanya saja, su-dah tak bisa di tempat umum. Mereka harus merokok di tempat khusus yang telah disediakan. “Tahapan pertama, kami sudah meminta di SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) untuk membuat tempat khusus merokok. Begitu juga dengan fasilitas umum seper-ti kecamatan, telah membangun tempat khusus merokok,” imbuhnya. Dia menuturkan, di perwal ini memang tak ada sanksi bagi pero-kok yang kedapatan menghisap tembakau di tempat umum. Me-reka hanya mendapatkan teguran. “Kalau sanksi kami masih menunggu pembahasan perda,” tambahnya. Jika sudah ada perda, menurut Tri, sanksi bagi pelanggar bisa diterap-kan. Tapi, karena masih berbentuk perwal, hanya berupa anjuran. “Ka-lau SKPD bisa dikenai sanksi. Ben-tuknya internal,” jelasnya.Kepala Seksi Operasional Dinas Ketertiban (Dintib) Kota Jogja Bayu Laksmono menegaskan, sebelum 1 April mendatang masih berupa sosialisasi. Baru setelah berlaku mulai 1 April, pihaknya akan mem-berikan teguran bila ada yang me-rokok di tempat umum. “Misalnya di SKPD ada yang ma-sih merokok. Ya, nanti teguran kami sampaikan ke kepala SKPD untuk menegur langsung anak buahnya,” terangnya. Tahap pertama, kata Bayu, pi-haknya memang akan menyasar pada SKPD terlebih dahulu. Baru kemudian ke tempat kerja lain seperti milik swasta. “Ini untuk melindungi perokok pasif,” katanya.Anggota Pansus Perda KTR Fauzi Noor Absochi menegaskan, pi-haknya mendukung pemberla-kuan perwal tersebut. Sebab, bisa menjadi sosialisasi sebelum perda berlaku. “Dewan sudah sepakat dengan penggunaan Perda KTR. Karena memang niatnya untuk melin-dungi perokok pasif dan anak-anak untuk tidak merokok,” tambah politikus dari PPP ini. (eri/laz/ong)