SLEMAN- Bulan pertama 2016 belum menunjukkan geliat positif pada sektor pengadaan barang dan jasa pemerintah oleh satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Padahal, itu berkaitan dengan optimalisasi penyerapan anggaran daerah, seperti ditekankan Presiden Joko Widodo.

Hingga kemarin (27/1), baru satu paket kegiatan yang masuk ke Unit Pelaksana Pengadaan (ULP) Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD). Yakni, rencana pengadaan umbul-umbul untuk keperluan peringatan satu abad HUT Sleman oleh Bagian Umum Sekretariat Daerah. Itupun, meterinya belum dibahas secara detil. “Kami sudah kirim surat edaran ke setiap SKPD agar mempercepat pengajuan berkas (tender) agar serapan lelang lebih maksimal,” ungkap Kepala ULP Sarah Waluyo di ruang kerjanya.

Tender lelang untuk pengadaan barang bisa diajukan sejak awal tahun, setiap periodenya. Ini berbeda dengan tender proyek fisik, yang sering kali mempertimbangkan faktor cuaca. Tender lelang anggaran APBD akan menumpuk di ULP sekitar Mei. Atau saat masuk musim kemarau. “Ini biasa (untuk proyek fisik),” lanjutnya.

Setiap tahun tidak kurang 300 paket lelang barang dan jasa ditangani ULP. Tentu saja, itu tidak termasuk ratusan tender lain berupa proyek penunjukan langsung atau swakelola yang ditangani masing-masing SKPD. Nah, keterlambatan pengajuan tender bisa berakibat gagal lelang.

Selain faktor waktu mepet (biasanya menjelang akhir tahun), ada pula tender yang sama sekali tak dilirik perusahaan penyedia barang/jasa. Misalnya, pengadaan makanan kudapan anak sekolah paket 2: Seyegan dan Minggir pada 2015. Tak satupun perusahaan mengajukan penawaran untuk paket senilai Rp 296 juta itu. Padahal, paket serupa pertama telah terlaksana.

Kasubag TU Ruling Yulianto merinci, selama 2015 terdapat 17 paket pengadaan yang dihentikan karena gagal lelang. Nilai totalnya mencapai Rp 24,97 miliar. Nilai tertinggi berupa belanja modal pengadan alat-alat medis senilai Rp 7,69 miliar. Sedangkan terendah Rp 85,99 juta untuk survei dan pemetaan petarencana sempadan bangunan Kecamatan Godean.

Lelang ulang gagal karena waktu pelaksanaan pekerjaan tidak mencukupi. Sebagian besar proyek gagal lelang karena tender diajukan menjelang akhir tahun (sekitar Oktober). “Bahkan ada yang sampai empat kali lelang gagal terus karena peminat tidak memenuhi syarat,” ungkap alumnus Fisipol Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta itu.

Salah satu klausul yang bisa mengagalkan lelang adalah nilai penawaran. Menurut Ruling, penawar harga di bawah 80 persen dari nilai pagu berdasarkan harga perkiraan sendiri (HPS) dianggap tidak wajar. Jika itu terjadi, ULP wajib mengklarifikasi pemohon tender. “Penawaran bisa gugur karena tidakwajar. Ada juga yang tidak laku karena penawaran terlalu rendah,” jelasnya.

Ruling mengatakan, pengadaan barang atau jasa pekerjaan fisik dengan nilai minimal Rp 200 juta harus melalui lelang ULP. Sedangkan jasa konsultan yang harus lelang Rp 50 juta atau lebih.(yog/din/ong)