GUNUNGKIDUL – Setelah Bagian Kesra Setda Gunungkidul menghentikan pemberian rekomendasi terkait jaminan kesehatan, dinas sosial tenaga kerja dan transmigrasi (dinsosnakertran) menjadi supersibuk. Dinsos menerima puluhan pengajuan jaminan kesehatan lantaran mereka tidak terdaftar dalam program pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan oleh pemerintah.

“Setiap hari puluhan orang datang meminta rekomendasi untuk memperoleh jaminan kesehatan,” ujar Kepala Dinsosnakertrans Gunungkidul Dwi Warna Widinugraha kemarin (27/1).

Dia menjelaskan, pihaknya hanya bisa memberikan rekomendasi, bukan menentukan apakah warga tersebut memperoleh jaminan kesehatan baik BPJS ataupun Jaminan Kesehatan Semesta (Jamkesta) yang berasal dari APBD DIJ. Masyarakat membawa rekomendasi dari desa masing-masing, nantinya akan diusulkan. “Kami hanya memberikan rekomendasi saja, nanti akan ada petugas melakukan verifikasi,” ujarnya.

Menurutnya, dari data penduduk Gunungkidul sebanyak 749.477 orang yang sudah mendapatkan jaminan kesehatan 507.202 jiwa. Sementara masyarakat yang tidak memiliki jaminan kesehatan 242.275 orang. Dari jumlah itu yang sudah terintegrasi ke BPJS dan dibiayai APBD 22.680 jiwa. Dikurangi perangkat desa dan pegawai tidak tetap 12.628, tenaga kontrak dibiayai APBN 2.066 dan Jamkesta APBD DIJ 88.173 jiwa.

“Masih ada BPJS dibiayai oleh Pemkab Gunungkidul sebanyak 10.742 jiwa, diberikan kepada anak pemegang kartu BPJS atau keluarga yang memang belum terdaftar,” jelasnya.

Sementara itu salah seorang warga Karangtengah, Wonosari, Jupari mengaku tengah mencarikan jaminan kesehatan untuk seorang anaknya yang terbaring lemah di RSUD Wonosari akibat Demam Berdarah Dengue (DBD). “Pokoknya saya mau dikasih jaminan kesehatan apa pun manut saja,” kata Jupari. (gun/laz/ong)