GUNTUR AGA TIRTANA/RADAR JOGJA
PENYEGARAN: Pelantikan pejabat eselon II dan III Pemprov DIJ, Selasa lalu (26/1). Gerbong mutasi pun kemungkinan masih akan terjadi dalam waktu tidak terlalu lama.

JOGJA – Setelah pelantikan pejabat eselon II dan III, sesuai amanat Perdais Nomor 3/2015 tentang Kelembagaan, mutasi pejabat di lingkungan Pemprov DIJ dimungkinkan masih terjadi. Hal itu untuk mengakomodasi tiga pejabat eselon II yang saat ini menjadi penjabat bupati, serta persiapan pelaksanaan lelang jabatan.Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DIJ Agus Supriyanto mengaku, pihaknya masih melakukan evaluasi pascapelantikan. Evaluasi terkait organisasi yang lowong, dan jumlah pejabat eselon II yang ada. îIni masih digodog, dinas apa saja yang akan dilelang. Karena untuk eselon II kan harus melalui lelang terbuka,î kata Agus kemarin (27/1).Dikatakan, setelah 34 pejabat eselon II dilantik Selasa lalu, masih terdapat sembilan organisasi yang belum me miliki pimpinan atau kepala. Organisasi itu adalah Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Kesehatan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, BPBD, dan Wakil Kepala Dinas Kebudayaan. Dari jumlah itu, tiga di antaranya diperuntukkan bagi pen jabat bupati, dan sisanya akan diisi dengan lelang terbuka.Menurut dia, dengan melihat kekosongan tersebut, maka masih dimungkinkan terjadi mutasi kembali untuk eselon II, sekaligus menunggu kembalinya tiga penjabat bupati. îMutasi masih mungkin dilakukan, termasuk untuk pejabat yang baru dilantik. Jika sebulan dirasa kurang pas, bisa saja dimutasi lagi,î terangnya. Lebih jauh dijelaskan, pejabat eselon II yang selama ini dibebastugaskan karena menjadi penjabat bupati, juga tidak otomatis kembali ke pos awalnya. Seperti untuk Sigit Sapto Raharjo yang posisi lamanya sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, sudah diisi Andung Prihadi.îSemua masih bisa dievaluasi, saya di BKD juga bisa dipindah ke Dinkes,î tu-turnya.Sementara itu, persiapan pelaksanaan lelang jabatan sudah mulai dilakukan. Yaitu dengan penyusunan panitia seleksi (Pansel). Sayangnya Agus masih enggan membeberkan siapa saja yang akan duduk dalam Pansel, karena masih harus dikonsultasikan ke gubernur DIJ dan Komite Aparatur Sipil Negara (KASN). Tapi, dirinya menargetkan Februari sudah mulai proses lelang. îLelang kan butuh waktu tiga bulan, harapanya April sudah selesai,î tuturnya.Terpisah, Wakil Ketua DPRD DIJ Arief Noor Hartanto mengaku sudah sejak lama mengingatkan, pengisian jabatan eselon II harus dilakukan dengan lelang terbuka, sesuai UU No 5/2014 tentang ASN maupun Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 13/2014. îJika ada jabatan yang lowong saat ini, harus diisi dengan seleksi terbuka. Jika tidak, mending dikosongkan saja, tidak boleh diisi selain sesuai tata cara dalam Permen PAN,î tegasnya.Terlebih, lanjut pria yang akrab disapa Inung ini, DIJ juga sudah memiliki Pergub tentang tata cara penyelenggaraan seleksi terbuka. DPRD DIJ berharap Pemprov DIJ bisa segera menyelenggarakan lelang jabatan, termasuk untuk eselon III dan IV. îDIJ bisa mentradisikan seleksi terbuka tidak hanya eselon II, meski Permen PAN hanya mengatur untuk eselon II,î tandasnya. (pra/laz/ong)