GUNTUR AGA TIRTANA/RADAR JOGJA

KELUARKAN REKOMENDASI: Presiden Joko Widodo dan Gubernur DIJ Hamengku Buwono X (kanan) saat hadir dalam pembukaan Konferensi Nasional FRI 2016 di UNY, Jumat malam (29/1)

SLEMAN – Forum Rektor Indonesia (FRI) merekomen-dasikan pembentukan acuan haluan negara bagi pemerintah Indonesia. Rekomendasi ini merupakan salah satu dari Kon-ferensi Nasional FRI 2016 yang diselenggarakan di Universitas Negeri Yogyakarta. Rekomen-dasi itu lahir mengingat selama 18 tahun reformasi, belum ada perubahan yang berarti.Ketua Dewan Pertimbangan FRI yang juga Rektor UNS Ravik Karsidi menyampaikan, FRI sudah memiliki naskah akademik untuk menyusun haluan negara dan hal tersebut telah disampaikan pada 2014. “Kami menganggap perlu adanya haluan negara jangka panjang. Mau namanya GBHN atau apa-pun, bebas,” ujarnya kepada wartawan di UNY, Sabtu (30/1).Menurutnya, haluan negara sangat penting adanya. Tujuan-nya, agar pembangunan bangsa ini tidak terpotong setiap lima tahun sekali. Dan ini sesuai dengan terpilihnya presiden baru. Setidaknya ada tiga hal yang harus dilakukan untuk menyusun haluan negara. Pertama me-ngamandemen garis haluan bangsa.Kedua merevisi beberapa UU yang terkait dengan haluan negara. Seperti UU No 17/ 2014 tentang MD3, dan UU No 12/ 2011 tentang peraturan per-undang-undangan. Ketiga, men-ciptakan konvensi ketatanega-raan. Misalnya DPR, DPD, dan MPR melakukan pembahasan haluan strategis pemerintah untuk jangka panjang.Guna menindaklanjuti re-komendasi tersebut, FRI segera melakukan seminar kerja sama dengan MPR. “Prinsipnya kami akan mendorong pembentukan haluan negara jangka panjang agar negara ini punya pegangan dan alat ukur pembangunan,” ujarnya.Meskipun saat ini ada Badan Perencanaan Daerah (Bapeda), keberadaan institusi tersebut tidak bisa menggantikan pen-tingnya keberadaan haluan negara. Menurut Ravik, setelah reformasi negara ini tidak me-miliki haluan dasar.Sehingga pengukuran ke majuan bangsa sulit dilakukan. Namun dia menegaskan, keberadaan haluan negara ke depan tidak berarti akan membangkitkan kekuasaan MPR terhadap pre-siden seperti dulu. Ketua FRI 2015-2016 Rochmat Wahab menuturkan, 18 tahun setelah reformasi, negara ini bergerak tanpa haluan yang jelas. Jika negara sudah memiliki haluan jangka panjang, maka siapapun presidennya pegangan dasar kebijakannya akan tetap sama. Sehingga, pembangunan dapat dilakukan secara ber-kelanjutan. Selain merekomendasikan pembentukan haluan negara, konferensi nasional FRI juga menghasilkan kesepakatan kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Kami akan buat MoU dengan KPK untuk pendidikan korup-si di Universitas. Kalau maha-siswa sudah memahami bahaya korupsi insyaallah mereka bisa jadi subjek. Bukan lagi objek,” ujarnya.Adapun terkait waktu pe-nandatanganan MoU sendiri masih didiskusikan. Bukan hanya itu FRI juga menyepakati kerja sama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk mencegah peredaran obat terlarang di kampus.Ketua FRI 2016-2017 terpilih, Suyatno menyampaikan ke-siapannya untuk menjalankan tugas sesuai dengan kesepakatan forum. Termasuk untuk mem-perjuangkan rekomendasi yang telah dihasilkan dalam kon ferensi tahun ini. “Mudah-mudahan satu tahun ke depan kami dapat menerus-kan apa yang menjadi rekomen-dasi dan hasil pokja di bawah bimbingan Dewan Pertimbangan FRI,” ujarnya. (riz/din/ong)