KULONPROGO – Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan TK dinilai sebagai peletak dasar pendidikan anak. Pasalnya, di sanalah anak pertama kali mengenal sekolah atau mengenal pendidikan di luar orang tuanya. Kendati demikian, hingga saat ini nasib para guru PAUD masih sangat menyedihkan.Hal itu diungkapkan Ketua Amanat Center Muhtarom Asrori dalam acara sarasehan bertajuk “Peningkatan Mutu Pendidikan Anak Usia Dini” di ruang rapat paripurna DPRD Kulonprogo, kemarin (31/1). Sara-sehan diikuti 150 peserta dengan pembi-cara Kepala Dinas Pendidikan Kulonprogo Sumarsana, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kulonprogo Upiya Al Hasan, dan Rektor IKIP PGRI Wates Jumirin.Muhtarom mengatakan, usia dini merupakan usia keemasan bagi anak, sekaligus masa yang sangat menentukan bagi seorang anak dalam menatap masa depannya. “Usia dini tingkat kecerdasan anak mencapai 50 per-sennya. Sebuah momen yang bagus untuk meletakkan dasar kualitas SDM,” katanya.Sekretaris Amanat Center Priyo Santoso menambahkan, anak usia dini membutu-hkan pembimbing atau tenga pendidik yang memadai, karena mereka sangat menentukan keberhasilan tujuan pendidikan ditingkat tersebut. “Apresiasi pantas diberikan ke-pada dedikasi para pendidik PAUD. Me-reka penuh pengorbanan mendidik anak anak yang tentu penanganannya justru le-bih rumit dari anak-anak remaja,” imbuhnya.Menurutnya, mengingat perannya yang sangat krusial dan strategis itu, Pemkab Kulonprogo diharapkan semakin memper-hatikan nasib kesejahteraan para guru PAUD ini. Saat ini, pendanaan guru PAUD dialih-kan lewat APBDesa. Namun karena dalam undang-undang pemerintah juga wajib bertanggung jawab, seharusnya juga diang-garkan melalui Dinas Pendidikan. “Dinas Pendidikan juga harus cawe-cawe ter-hadap kesejahteraan guru PAUD ini. Mereka pantas mendapatkannya,” timpal Muhtarom.Salah seorang guru PAUD Nurul Husna Banjarharjo, Kalibawang, Lasminah meng-ungkapkan, melalui dana APBDes setiap triwulan ia menerima insentif Rp 300 ribu. Artinya ia hanya digaji Rp 100 ribu per bulan. “Seratus ribu sebulannya dari APBDes. Itu masih dipotong PPH dan dipotong iuran Himpaud Desa dan kecamatan masing ma-sing Rp 5000 per bulan. Ada juga honor dari sekolah, tetapi kecil sekali,” ungkapnya.Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kulonprogo Sumarsana mene-gaskan, anggaran ke PAUD selama ini baru bantuan sarana-prasarana. Untuk insentif penyalurannya dipindahkan ke masing-ma-sing desa. “Kabupaten memang tidak menya-lurkan insentif untuk guru PAUD,” tegasnya.Diketahui, lembaga PAUD di Kulonprogo yang resmi total ada 873 sekolah. Terdiri TK negeri empat sekolah, TK negeri pedesaan (8 sekolah), dan TK swasta (336 sekolah). Selebihnya PAUD dengan berbagai bentuk, termasuk Kelompok Bermain (KB) atau Roudhlatul Anfal (RA).Upiya Al Hasan mengatakan, DPRD Ku-lonprogo akan mendukung upaya pening-katan kualitas pendidikan PAUD di Kulon-progo. Menurutnya, dinas pendidikan perlu membuat terobosan agar pendidikan PAUD semakin bagus. “Termasuk pening-katan kesejahteraan para tenaga pendidiknya. Secara komulatif seharusnya imbalam materi guru PAUD setingkat UMR, syukur bisa ikut sertifikasi,” harapnya. (tom/laz/ong)