JOGJA – Pemprov DIJ sudah menyelesaikan proses karantina sekaligus deradikalisasi untuk 248 eks anggota Gafatar asal DIJ yang berada di Youth Center. Selanjutnya, hari ini (2/2) mereka dijemput oleh pemerintah kabupaten dan kota untuk dikembalikan ke wilayah asal masing-masing. Hanya saja, proses karantina yang cuma tiga hari ini mendapatkan kritikan.

Bagi anggota DPRD DIJ, waktu tiga hari untuk deradikalisasi dianggap masih kurang. “Mereka bertahun-tahun dicuci otak, tidak mungkin bisa disembuhkan dalam tiga hari di penampungan,”
kata Sekretaris Komisi D DPRD DIJ Muhammad Yazid dalam rapat kerja dengan Dinas Sosial di DPRD DIJ kemarin (1/2).

Terlebih, lanjut Yazid, Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) sudah eksis sejak 2010 lalu dengan gencar melaksanakan aksi sosial. Yazid menilai, kasus eks Gafatar ini juga lebih berbahaya seperti halnya teroris dan paham terlarang lainnya. Karena ke depannya, mereka akan membuat negara di dalam negara ini. Menurut undang-undang, lanjutnya, hal itu makar. Oleh karena itu, pihaknya mendesak pemerintah supaya lebih tegas dan tuntas menyelesaikan persoalan Gafatar.

Kepala Dinsos DIJ Untung Sukaryadi mengakui waktu tiga hari tidak cukup untuk mengembalikan eks Gafatar pada kondisi semula. Selama menjadi kepala Dinsos DIJ, baru kali ini dia mengalami kesulitan. Terutama dalam melakukan pembinaan yang sifatnya klasikal, banyak diantara mereka yang tidak mau ikut.

Bahkan eks Gafatar tersebut juga enggan bertemu dengan keluarganya. Padahal, keluarga sudah sangat berharap bisa menemuinya. “Iki aneh, suwe ora ketemu. Ono kesempatan ketemu, mereka ora gelem (ini aneh, lama tidak bertemu. Ada kesempatan bertemu, tapi eks Gafatar tidak
mau bertemu dengan keluarganya),” paparnya.

Untung mengaku, menangani korban bencana alam lebih mudah daripada menangani Gafatar ini. Dia menambahkan, mereka yang mengalami bencana sosial seperti Gafatar itu bisa mengakar dan bisa memendam dendam. Sehingga penanganannya harus panjang, karena terkait ada ideologi. Namun, lanjut dia, karena Dinsos ranahnya kemanusiaan dan mereka termasuk korban bencana sosial. Maka, tugasnya memberikan tempat, pelayanan kesehatan, dan pengobatan bagi yang sakit.

“Ya kami sediakan makan dan minum serta trauma healing terutama bagi anak-anak,” ungkap Untung.

Pernyataan Untung tersebut dibantah oleh eks Gafatar asal DIJ yang ditampung di Youth Center. Hal itu diungkapkan oleh Fembri saat dikunjungi anggota Komisi D DPRD DIJ. Menurut Fembri, selama ditampung di Youth Center dia bersama rekan-rekan tidak mendapatkan pendampingan psikologi maupun agama. Kondisi tersebut berbeda selama ditampung di Donohudan.

“Sebelum di sini, walaupun sebentar, kami mendapat materi pendampingan. Kalau di sini, aktivitas kami hanya makan tidur saja,” katanya.

Selain itu, bantuan logistik yang diberikan, menurut warga Jalan Mataram Jogja itu, banyak yang sudah kedaluwarsa. Seperti pembalut, diaper atau popok bayi, minyak telon, hingga bedak bayi. Beberapa stok logistik yang diberikan, akunya merupakan bantuan Kementerian Sosial 2013 lalu. “Yang expired sudah dikembalikan, tapi belum ada gantinya,” terangnya.

Untung yang dikonfirmasi balik membantah. Menurut dia, hal itu karena dalam pengamatannya, mereka tidak mau menerima materi deradikalisasi yang diberikan. “Tanya saja itu petugas dari Kementerian Agama,” ujarnya.

Sementara itu, dari informasi yang didapat Radar Jogja saat berada di Asrama Haji Donohudan, Boyolali, ajakan petugas salat berjamaah tak digubris oleh warga eks Gafatar. “Diminta untuk salat berjamaah yang beragama Islam. Tidak ada yang melakukan,” ujar salah seorang petugas penjemput korban Gafatar dari DIJ tersebut, kemarin (1/2).

Tapi, saat berada di Asrama Haji itu, dia mengaku heran. Sebab, dia melihat ada orang yang melakukan ritual seperti salat. Tapi, gerakannya berbeda dengan salat-salat orang Islam lain. “Ada satu orang tapi salatnya menghadap ke timur,” tuturnya.

Menanggapi keberadaan korban Gafatar yang hari ini (2/2) sudah menjadi wewenang pemkot, Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Pemuda, Olahraga Kota Jogja Sukamto menegaskan, sampai saat ini belum ada larangan dari pemerintah. Baru Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan gerakan ini sesat. “Kami sudah koordinasi dengan aparat kepolisian dan TNI. Mereka akan menjamin keamanan di wilayah,” ujar Sukamto.

Dia mengungkapkan, penanganan Pemkot Jogja terhadap korban Gafatar ini tak ada yang istimewa. Bahkan, saat berada di Transito hari ini sampai Jumat (4/2) nanti, tak saklek. Keluarga penjemput bisa membawa pulang anggota keluarganya saat itu juga. “Besok malam mau dijemput, kami serahkan,” katanya.

Korban Gafatar yang berasal dari Jogja hanya 66 orang. Dari jumlah tersebut, hanya ada tiga orang yang telah menjual seluruh asetnya dan kontrakan habis. Terhadap mereka ini, Sukamto memastikan, tak akan melakukan penanganan berlebihan. “Tak ada seperti jadup (jaminan hidup). Karena, mereka itu menjadi pilihan mereka,” tambahnya. (pra/eri/ila/ong)