Zakki Mubarok
PASRAH: Gunarto, salah seorang eks anggota Gafatar asal Dusun Siangan, Triharjo, Pandak menyadari bakal ditolak oleh warga di kampungnya. Kini, bapak satu anak itu menyerahkan permasalahannya kepada Pemkab Bantul untuk dicarikan solusi.
SLEMAN- Seperti banyak diprediksi para pengamat sosial, pengungsi eks anggota Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) tak hanya menuai masalah baru di masyarakat. Keberadaan mereka juga menjadi “PR” pemerintah daerah.

Sebagian pengungsi ditolak kembali ke kampung halaman karena berbagai alasan. Meski jumlahnya tak lebih hitungan jari tangan, penolakan warga menjadi persoalan pelik yang harus dipecahkan pemerintah daerah.

Wacana transmigrasi bagi eks Gafatar asal Sleman justeru diragukan keberhasilannya. Jatah kuota menjadi masalah. “Realisasinya sulit karena daftar tunggunya saja mencapai 250 kepala keluarga (KK),” kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Untoro Budiharjo disela penerimaan eks Gafatar di Kantor Balatrans Jogjakarta kemarin (2/2).

Untoro tak bisa mendahulukan eks Gafatar karena akan dianggap tidak adil. Solusinya, transmigrasi mandiri. “Tahun lalu saja target 40 KK, hanya separo terpenuhi,” lanjutnya.

Menurut Untoro, pemkab segera menyerahkan 97 eks Gafatar asal Sleman ke pihak keluarga masing-masing melalui kecamatan.

Namun, bagi mereka yang tak lagi punya aset akan dicarikan tempat tinggal sementara. “Itu akan jadi bahan pembahasan selanjutnya,” ujar Untoro.

Penjabat Bupati Sleman Gatot Saptadi mengimbau seluruh warga agar tak risau terhadap kehadiran kembali eks Gafatar ke kampung halaman.

“Tak perlu diawasi secara berlebihan,” pinta Gatot.

Sebaliknya, para pengungsi dari Mempawah, Kalimantan Barat tersebut harus mau berbaur dengan masyarakat. Bagi yang tak punya aset, pemkab akan memberi jaminan hidup yang diambilkan dari pos anggaran dana tak terduga.

Sementara itu, di Bantul ada lima KK yang mendapat penolakan warga daerah asal. Beberapa alasan yang muncul karena warga setempat inginmenjaga imej positif kampung. Apalagi, sebelumb berangkat ke Kalimantan, mereka telah dikucilkan dari massyarakat.

Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Bantul Agustinus Sumasriana menegaskan, sikap dan tindakan eks Gafatar bukan kriminal.

“Ini kemanusiaan. Tolong diterima sekaligus dipantau,” harapnya.(bhn/zam/yog/ong)