SLEMAN- Wakil Ketua DPRD Sleman Inoki Azmi Purnomo mendesak pimpinan dewan segera mengagendakan rapat koordinasi guna membahas rencana sidang paripurna istimewa melalui Badan Musyawarah. Sidang dinilai krusial terkait proses pelantikan bupati dan wakil bupati Sleman periode 2016-2021.

Hingga kemarin (2/2) belum ada tanda-tanda bakal dilaksanakan sidang istimewa. Sidang tersebut untuk menetapkan berita acara dan menyusun risalah pengesahan calon bupati dan wakil bupati terpilih, sesuai ketetapan KPU selaku penyelenggara pilkada.

“Jika (sidang) tak disegerakan, saya khawatir dewan kehilangan legitimasi dan kepercayaan masyarakat,” ungkap Inoki di ruang kerjanya kemarin (2/2).

Politikus PAN tersebut menegaskan, semua syarat pengesahan bupati dan wakil bupati telah terpenuhi. Termasuk surat keterangan Mahkamah Konstitusi RI mengenai tidak terdaftarnya perkara sengketa perolehan suara saat pemilu.

Hanya tersisa berita acara dan risalah sidang paripurna istimewa DPRD Sleman. “Surat (MK) sudah dipegang komisioner KPU,” yakin Inoki usai menelepon Ketua KPU Sleman Ahmad Shidqi.

Menurutnya, konsultasi yang dilakukan pimpinan dewan ke Kemendagri maupun Pemda DIJ, masing-masing lembaga menyarankan agar DPRD Sleman segera melengkapi syarat tersebut. “Kami diminta segera memproses. Maksudnya, ya, segera sidang istimewa,” ujar politikus asal Pakem itu.

Inoki menegaskan, tidak ada satu klausul yang menyebutkan adanya surat pemberhentian bagi anggota dewan yang terpilih sebagai bupati atau wakil bupati. Hal itulah yang menghambat proses pengesahan pasangan pemenang pilkada Sri Purnomo-Sri Muslimatun. Sebab, Sri Muslimatun masih berstatus anggota DPRD, meskipun anggota Fraksi PDI Perjuangan tersebut telah mengundurkan diri secara pribadi, baik di lembaga legislatif maupun partai.

“Masalah itu sudah sering dibahas di pusat. Tidak ada masalah. Yang jelas, tugas DPRD harus segera diselesaikan,” klaimnya.

Lain Sleman, beda pula di Bantul. Meski belum ada pengumuman resmi dari pemerintah pusat, KPU Bantul meyakini pelantikan calon bupati-wakil bupati terlaksana akhir Februari.

Ketua KPU Bantul Johan Kumara mendasarkan asumsinya pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada. Pasal 160 menyebutkan, pelantikan calon bupati-wakil bupati terpilih dilaksanakan selambat-lambatnya 20 hari setelah pengusulan dan penyerahan berkas pelantikan.Semua berkas penetapan dan pengusulan kami serahkan DPRD Bantul pada 28 Desember.

Sehari setelahnya, DPRD “Bumi Projo Tamansari” pun telah menindaklanjutinya dengan melayangkan surat permohonan pengesahan dan pelantikan calon bupati-wakil bupati terpilih kepada Kementerian Dalam Negeri melalui gubernur. “Surat keterangan dari MK juga telah dikirim ke pusat,” kata Johan.

DPRD Bantul juga mengambil langkah taktis dengan menggelar sidang paripurna istimewa pada 27 Januari. “Berita acara dan risalah sidang paripurna istimewa telah kami kirimkan, Senin (1/2),” tutur Sekretaris DPRD Bantul Helmi Jamharis.(bhn/zam/yog/ong)