Adidaya Permana/Radar Jogja
EVALUASI PERDA: Pimpinan DPRD dan Wakil Bupati Magelang M Zaenal Arifin pada rapat paripurna persetujuan penetapan 11 raperda di gedung dewan, kemarin.

MUNGKID – Pemerintah dan DPRD Kabupaten Magelang sepakat mencabut Perda 1/2008 tentang Usaha Pertambangan. Pencabutan ini berdasarkan UU 23 Tahun 2014 dengan penjelasan soal urusan energi dan sumber daya mineral kini menjadi kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Dengan demikian, terjadi kekosongan regulasi dan belum adanya petunjuk teknis terkait tugas pokok dan fungsi Kabupaten Magelang dalam bidang pertambangan.

“Pemerintah daerah segera melakukan diskresi agar tidak terjadi kevakuman regulasi sebelum adanya peraturan baru,” kata Ketua Pansus Komisi III DPRD Kabupaten Magelang Hibatun Wafiroh pada laporan rapat paripurna persetujuan penetapan 11 raperda di gedung dewan, kemarin.

Wafiroh mengatakan, Pemkab Magelang diminta melakukan diskresi terkait perubahan kewenangan penerbitan izin penambangan ke Pemprov Jateng. Itu agar tidak terjadi kevakuman regulasi karena belum adanya petunjuk teknis mengenai tupoksi Pemkab Magelang.

“Diskresi guna mengatasi beragam persoalan di kawasan penambangan beserta dampaknya. Itu agar masyarakat sekitar wilayah penambangan masih mendapatkan manfaat untuk kesejahteraan dan kemakmuran mereka,” jelasnya.

Selain itu, pada laporan Pansus III juga mengamanatkan bupati agar meninjau kembali Perbup yang mengatur kegiatan usaha penambangan. Hal ini karena Perbup tersebut membuat penambang rakyat kehilangan pekerjaan yang menjadi sumber nafkah keluarganya.

Wakil Ketua Pansus III Prihadi menambahkan, pemkab juga perlu memikirkan aktivitas penambangan PT Margola di Perbukitan Menoreh, Kecamatan Salaman. Seharusnya penambangan itu mendapat perhatian serius terkait dampak lingkungan maupun manfaatnya bagi masyarakat sekitar.

“Mohon untuk diperhatikan sungguh-sungguh,” pintanya.

Prihadi juga merekomendasikan perlunya pengaturan kembali mengenai sistem penetapan pajak dan pemungutan pajak galoan golongan C. Penetapan pajak Rp 18.000/truk secara general tidak sesuai dengan volume pasir yang diangkut.

“Karena itu, penentuan pajak bahan galian golongan C hendaknya disesuaikan dengan volume pasir yang diambil atau berdasarkan tonase,” jelasnya.

Sementara Wabup Magelang M Zaenal Arifin mengatakan, pencabutan Perda 1/2008 tentang usaha pertambangan merupakan tindak lanjut berlakunya UU 23/2014 tentang Pemda. “Segera akan dikonsultasikan ke pemprov untuk memperjelas kewenangan pengelolaan masalah pertambangan,” katanya.

Selain pencabutan Perda 1/2008 tentang usaha pertambangan, rapat paripurna juga menyetujui pencabutan Perda 10/2010 tentang pengelolaan air tanah dan air permukaan dan penetapan sembilan raperda lainnya. Antara lain, Perda 4/2012 tentang retribusi jasa usaha, Perda 3/2012 tentang retribusi jasa umum.

Selain itu juga menetapkan raperda tata cara pemilihan dan pemberhentian kades, perubahan Perda 10/2015 soal retribusi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi, perubahan Perda 2/2009 tentang PDAM dan Perda 4/2013 tentang penyertaan modal pemda pada BUMD. Tiga raperda lainnya, mengenai penanggulangan HIV/AIDS, tentang pelayanan jasa medik veteriner, dan Raperda tentang Penyidik PNS di lingkungan Pemkab Magelang. (ady/laz/ong)