Hendri Utomo/Radar Jogja
KEBERATAN: Warga Jangkaran, Kecamatan Temon menyampaikan keberatan lantaran ada perbedaan atau selisih luas lahan di sertifikat dengan hasil pengukuran BPN di balai desa setempat, kemarin.
 

KULONPROGO – Puluhan warga Desa Jangkaran, Kecamatan Temon, Kulonprogo menyampaikan keberatan terhadap hasil pengukuran dan pendataan BPN. Mayoritas mereka keberatan, karena ada selisih luas bidang tanah antara yang tertera di sertifikat dengan hasil pengukuran .

Sedikitnya ada 81 keberatan yang harus diklarifikasi Satgas A dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) DIJ di Balai Desa Jangkaran, kemarin (2/2). Rinciannya, 61 bidang luasnya berkurang, 18 bidang luasnya bertambah, dan 13 keberatan karena hasil pendataan tanaman dan keberatan lain dua subjek.

Selisih berkurangnya lahan tersebut ada yang mencapai ratusan meter persegi. Bahkan lahan milik R. Wiryo Sumarto, susut dari 8.930 meter persegi menjadi 6.276 meter persegi atau berkurang 2.654 meter persegi.

Biwafiqodin, warga Jangkaran mengungkapkan, lahannya berkurang 332 meter persegi. Tercatat di sertifikat luasnya 2.655 meter persegi. Hasil pengukuran BPN, jadi 2.323 meter persegi. Penyusutan itu memberatkan. Ia minta agar disesuaikan sertifikat.

“Saya minta disesuaikan sertifikat. Karena sertifikat yang membuat juga BPN dan sudah sah. Selama ini saya juga membayar pajak dengan luasan itu,” ungkapnya.

Biwafiqodin juga minta dilakukan pengukuran ulang sesuai luasan dalam sertifikat. Ia mengancam, jika BPN bersikukuh dengan luasan hasil pengukuran yang sekarang, ia memilih mempertahankan tanahnya.

“Jika tidak disesuaikan lebih baik tidak saya jual. Saya tidak perlu pusing-pusing lagi, daripada kuping saya panas, nanti malah jadi anarkis,” ucapnya.

Warga lain, Ponidi mengungkapkan hal senada. Empat bidang lahannya atas nama Aman Saidi juga terjadi perbedaan luas. Tiga bidang itu berkurang 322 meter persegi, 38 meter persegi, dan satunya bertambah 296 meter persegi.

“Saya juga meminta dilakukan pengukuran ulang. Saya minta dicek ulang,” ucapnya.

Ketua Satgas A Desa Jangkaran dari BPN Haryanto menjelaskan, luasan yang dipakai adalah hasil pengukuran dan bukan luasan yang tertera dalam sertifikat. Ia siap melakukan pengukuran ulang di lapangan terhadap warga yang keberatan dengan hasil pengukuran.

Artinya, jika ada yang keberatan karena luasnya berkurang, tetap dilakukan pengukuran ulang sesuai batas tanah yang ada. Luas yang digunakan adalah hasil pengukuran.

“Mau ditambah dari mana? Di sertifikat (dulu) ukurannya salah, diakui salah. Yang dipakai yang sekarang, nanti bisa dibuktikan. Kami akan turun ke lapangan untuk melakukan pengecekan,” jelasnya.(tom/hes/ong)