BANTUL – Berpengalaman menyusun anggaran tak menjamin proses administrasinya cepat selesai. Buktinya, ada enam desa yang belum merampungkan materi APBDes 2016. Meskipun semua perangkat telah memperoleh pembinaan dalam penyusunan anggaran belanja rutin desa itu.

Kepala Sub Bagian Kekayaan, Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Bantul Nanang Mujianto menuturkan, keterlambatan penyusunan APBDes disebabkan aparat desa kesulitan menyusun rencana anggaran belanja (RAB).

Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 mengharuskan perhitungan RAB secara detail. Khususnya, kebutuhan anggaran belanja pembangunan. “Tak hanya total, perhitungan material dan tenaga buruh juga harus rinci,” jelasnya kemarin (3/2).

Nanang selalu mendorong setiap pemerintah desa agar sesegera mungkin menyelesaikan tugasnya. Terlebih, saat ini pemerintah desa masih punya tanggungan menyelesaikan laporan realisasi dana desa semester ke dua 2015 dari pemerintah pusat.

Namun, kemampuan personil tiap desa tak bisa dipaksakan untuk sama. Nanang mengingatkan, ada beberapa konsekuensi atas ketermanbatan penyusunan APBDes yang harus ditanggung pemerintah desa bersangkutan. Salah satunya berupa tertundanya pencairan alokasi dana desa (ADD) yang diterimakan setiap bulan.

Jika hal itu kerap terjadi, Nanang khawatir akan menggangu proses pembangunan desa setempat. Nah, jika sampai April 2016 APBDes belum kelar juga, enam desa tersebut juga terancam tak bisa menerima kucuran dana desa tepat waktu. Kendati begitu, Nanang enggan menyebut enam desa yang dimaksud.

Menurut Nanang, masih ada sekitar 35 desa dari 75 desa se-Bantul yang belum menyerahkan laporan realisasi dana desa semester ke dua 2015.

Guna mempercepat penyusunan APBDes, Nanang berencana melakukan pendampingan akselerasi bagi tiap pemerintah desa. Agar ke depan, anggaran pendapatan dan belanja desa bisa selesai lebih cepat. “Idealnya selesai pada Desember. Tapi, mayorias desa baru selesai pada pecan ke dua Januari tahun berikutnya,” ungkap Nanang.

Sekretaris Komisi A DPRD Bantul Gayuh Pramuditha memaklumi kesulitan perangkat desa dalam penyusunan APBDes. Apalagi, aparat desa didominasi pamong berusia lanjut. “Pemkab harus sabar dalam pendampingan mengingat yang didampingi sudah sepuh-sepuh,” imbaunya.(zam/yog/ong)