Hendri Utomo/Radar Jogja
APRESIASI: Wakil Bupati Kulonprogo memberikan apresiasi pada para camat yang berhasil menekan angka kemiskinan di wilayahnya.
 
KULONPROGO – Angka kemiskinan di Kabupaten Kulonprogo mengalami tren penurunan dari tahun ke tahun. Semua itu tak lepas dari upaya pemerintah melalui program bedah rumah tidak layak huni (RLTH). Gerakan ini terbukti ampuh mendorong kepedulian masyarakat pada sesama.

Dari data, pada 2015 jumlah keluarga miskin di Kulonprogo tercatat 12 persen atau 52.331 jiwa dari total penduduk Kulonprogo. Jumlah itu lebih sedikit dibanding tahun 2014 yang mencapai 15,66 persen atau 68.040 jiwa.

“Bantuan renovasi rumah tidak layak huni (RTLH) masih menjadi salah satu andalan program percepatan penanggulangan kemiskinan di Kulonprogo,” kata Wakil Bupati Kulonprogo Sutedjo saat mengumumkan hasil pendataan kemiskinan Kulonprogo 2015 di Gedung Kaca, kemarin (3/2).

Sutedjo melanjutkan, pemerintah dituntut membuat inovasi dalam menekan angka kemiskinan. Termasuk semangat Bela-Beli Kulonprogo juga terbukti berperan membangkitkan pemberdayaan masyarakat. Khususnya di bidang ekonomi.

“Secara umum angka kemiskinan Kulonprogo terus menurun. Program bedah rumah RTLH akan lebih digalakkan tahun ini,” katanya.

Menurutnya, bedah rumah cukup efektif, karena mampu mengintervensi beberapa indikator kemiskinan. Mulai luas lantai bangunan, jenis dinding tempat tinggal, sumber penerangan rumah tangga, hingga ketersediaan fasilitas mandi cuci kakus (MCK). “Semua sudah disentuh dalam program bedah rumah tersebut,” ujarnya.

Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kulonprogo Agus Langgeng Basuki menambahkan, pemkab menargetkan 500 unit RTLH direnovasi hingga 2017.

“Nanti juga kami programkan jambanisasi minimal 500 unit untuk menurunkan angka buang air besar sembarangan alias BABS,” katanya.

Langgeng memaparkan, percepatan penanggulangan kemiskinan juga akan ditempuh melalui pemberian sejumlah jenis bantuan lain. Antara lain beasiswa pendidikan bagi siswa miskin serta santunan anak yatim piatu. Warga miskin juga didorong mampu merintis dan mengembangkan usaha mandiri.

Program penanggulangan kemiskinan menjadi lebih efektif, jika didukung peran aktif pemerintah kecamatan, desa, serta masyarakat umum. Dari semua kecamatan, Wates menjadi yang tertinggi dalam penurunan angka kemiskinan. Yakni 6,45 persen.

Kemudian, disusul Kokap yang masih meraih predikat kecamatan dengan penduduk miskin terbanyak. Yaitu 6.873 jiwa atau sekitar 19,17 persen.

Hingga kini, Bappeda juga menunggu data angka kemiskinan versi Badan Pusat Statistik (BPS). Karena, perbedaan data yang signifikan diperkirakan kembali terjadi seperti 2014. Saat ini, BPS menyatakan, persentase penduduk miskin Kulonprogo mencapai 20,64 persen. Sedangkan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kulonprogo mencatat hanya 15,66 persen.

“Data BPS tidak jauh selisihnya tapi tahun 2014 bedanya sampai sekitar lima persen. Perbedaan muncul, karena metodenya mungkin berbeda, kendati parameter yang digunakan sama,” katanya.(tom/hes/ong)