KULONPROGO – Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kulonprogo serius menyikapi perbedaan luas lahan antara sertifikat dan hasil pengukuran. BPN menyatakan siap turun melakukan pengukuran ulang pada lahan warga yang telah menyampaikan keberatan atas hasil pengumuman BPN.

Kepala BPN Kulonprogo M. Fadhil mengatakan, sebagian besar lahan warga terdampak bandara merupakan sertifikat hak milik. Selebihnya ada yang bersertifikat hak guna bangunan (HGB). Kendati begitu, semua tetap diperhitungkan.

“Baik hak milik maupun hak guna bangunan. Semuanya akan diperhitungkan. Tim appraisal yang akan menentukan itu,” tegas Fadhil kemarin (3/2).

Dijelaskan, penyebab perbedaan luas lahan antara sertifikat dengan hasil pengukuran ada beberapa faktor. Salah satunya warga tidak menjaga patok mereka dengan baik. Fadhil mencontohkan, saat pengukuran lahan di wilayah Desa Glagah.

“Banyak patok warga yang sudah hilang. Patoknya juga bermacam-macam, ada yang terbuat dari besi ada juga yang beton. Namun banyak yang sudah tidak nampak lagi,” ungkapnya.

Selain patok yang hilang, selisih luas lahan juga dipicu perbedaan proses pengukuran sebelumnya. Akhirnya terjadi selisih saat pengukuran sekarang.

“Batas-batas lahan itu tidak dijaga dengan baik. Ketika terjadi pergeseran, mereka tidak tahu,” ujarnya.

BPN siap melakukan pengukuran ulang lahan warga terdampak bandara yang menyatakan keberatan dalam proses pengumuman. Sebelum turun ke lapangan, penyamaan persepsi akan dilakukan terlebih dahulu, mengingat ada konsekuensi yang harus dihadapi warga, jika terjadi perubahan angka.

Ia mencontohkan, warga ingin angkanya seperti semula. Otomatis lahan tetangganya yang berkurang. Bagaimana dengan warga yang lahannya akan berkurang, hal-hal semacam itu yang akan dikompromikan terlebih dahulu, sebelum turun ke lapangan melakukan pengukuran ulang.

“Bisa saja permintaan warga yang keberatan langsung dipenuhi. Namun pasti timbul masalah, karena lahan tetangga sebelahnya berkurang. Kalau tetangganya setuju, tidak jadi masalah,” terangnya.

Sementara itu, warga WTT sempat memprotes makam di dukuhan Sidorejo yang masuk dalam database bandara. Menurut mereka, makam Sidorejo merupakan makam leluhur dan tidak boleh digusur.

Menanggapi itu, Fadhil menyatakan pihaknya bekerja sesuai undang-undang yang berlaku. Di mana semua lahan yang menjadi lokasi bandara harus di data.

“Tanah yang akan dipakai untuk kepentingan umum. Negara akan memberikan ganti rugi yang layak,” ucapnya.

Sementara data yang sudah masuk, tak bisa dicabut atau dicoret dari database. Data hanya bisa dikoreksi jika ada kesalahan.(tom/hes/ong)