Adi Daya Perdana/Radar Jogja

MAGELANG – Upaya Pengadilan Negeri (PN) Magelang mengeksekusi Golden Pilliar Museum Art Space di Jalan Kartini No 2 Magelang, kemarin (3/2) gagal dilakukan. Puluhan warga menghalang-halangi upaya petugas saat memasuki area museum. Warga berpendapat, eksekusi cacat hukum karena proses hukum masih berlangsung.

Panitera PN Magelang Sugianto bersama juru sita mencoba memasuki area museum yang ditutup rapat. Puluhan warga dari keluarga pemilik rumah itu berdiri berjajar di depan pagar. Sugianto sempat meminta warga untuk menyingkir, karena rumah akan dieksekusi. Namun warga tetap berdiri dan cuek terhadap imbauan panitera.

“Kami datang untuk melaksanakan surat penetapan yang berisi perintah pengosongan dan penyerahan objek eksekusi. Yakni berupa sebidang tanah dan rumah,” ujar Sugiyanto di hadapan warga.

Sugiyanto pada saat itu membacakan surat eksekusi nomor: W12.U6/99/Pdt.04.10/1/2016 tentang pelaksanaan pengosongan dan penyerahan obyek eksekusi. Disampaikan jika surat tersebut didasarkan penetapan Ketua PN Magelang nomor 3/Pdt.Eks/2015/PN Mgg tertanggal 5 Oktober 2015 tentang perintah pengosongan dan penyerahan obyek eksekusi.

Di lokasi kejadian, juga tampak aparat Polri dan TNI yang berjaga-jaga. Panitera sempat berteriak meminta aparat untuk membantu eksekusi, namun tetap gagal dilaksanakan.

Gatot Yunarno, kuasa hukum Alexsander Ming sebagai pemilik rumah mengatakan, eksekusi tidak bisa dilakukan. Mengingat proses hukum masih berjalan di tingkat Mahkamah Agung (MA). Ia pun menyampaikan permintaan kliennya ke PN Magelang untuk menunda eksekusi sampai keluar putusan MA.

“Kami sudah mengajukan perkara gugatan perlawanan lelang, permohonan tidak eksekusi lelang, dan perbuatan melawan hukum ke MA. Kalau ketiga perkara ini kalah di MA, kami siap menyerahkan rumah,” tuturnya. (ady/laz)

Grafis-lelang-rumah

Tunda hingga Ada Keputusan MA

Eksekusi terhadap Golden Pilliar Museum Art Space dinilai Indra Gunawan dari Lembaga Perlindungan Konsumen Reformasi sebagai cacat hukum. Upaya eksekusi belum ada keputusan resmi dari pengadilan.

“Proses hukum masih berjalan berupa kasasi di Mahkamah Agung, dan MA belum mengeluarkan putusan apa pun,” katanya.

Indra mengatakan, PN Magelang mengeksekusi ini hanya berdasarkan pada penetapan hakim dan pengajuan anmaning dari pemenang lelang. Pihaknya pun meminta eksekusi ditunda hingga keluar keputusan resmi dari MA. “Di MA sendiri belum tentu diputuskan untuk eksekusi. Di sini kita masih bisa berusaha menahan eksekusi,” jelasnya.

Kasus ini bermula ketika Alexsander Ming berusaha menolong keponakannya, Ong Hong Ie yang memintanya menjadi penjamin kredit di Bank Danamon pada 2013 lalu. Semula ia menolak, karena ada aset lain miliknya yang sudah dijaminkan ke bank itu.

“Tapi pihak Bank Danamon yang diwakili Pak Hariadi dengan kedudukan manager meyakinkan saya bahwa rumah ini akan aman jadi jaminan. Sebab, bisnis keponakan saya sehat dan tidak mungkin bangkrut. Saat itu mengajukan kredit total Rp 13 miliar,” tuturnya.

Karena pihak bank dan keponakannya terus mendesak, Alex pun menandatangani persyaratan kredit dengan jaminan rumah kunonya itu. Kreditnya sendiri dicairkan secara paket dengan beberapa kali pencairan, sehingga total Rp 13 miliar.

“Tapi usaha keponakan saya ternyata bangkrut, hanya beberapa bulan setelah kredit cair dan penandatanganan jaminan rumah ini. Dari sini saya kemudian menduga, saya telah dibohongi dan jadi korban penipuan,” paparnya.

Alex mengungkapkan, tidak berselang lama setelah itu, rumah dengan luas 300 m2 di atas tanah seluas 2.400 m2 itu langsung dilelang oleh pihak bank dengan harga sekitar Rp 5,5 miliar atau kurang dari Rp 3 juta/meter. Anehnya lagi, sudah ada yang langsung membelinya. Setelah mendapat perlawanan, eksekusi akhirnya ditunda sampai batas waktu yang belum ditentukan. (ady/laz)