Ismi Sutarti

SLEMAN- Sebagai inisiator rancangan peraturan daerah (Raperda) Pendidikan Non Formal Keagamaan, DPRD Sleman tetap melangkah maju untuk meloloskan materi regulasi. Meskipun, dalam perjalanannya proses pembahasan raperda sempat menemui beberapa hambatan. Hal itu pula yang menyebabkan produk inisiatif Komisi D tersebut tertunda penetapannya.

“Ada beberapa koreksi. Agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dengan pusat,” kata Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapperda) DPRD Sleman Ismi Sutarti kemarin (3/2).

Ismi menegaskan, tak ada persoalan tentang substansi pendidikan non formal keagamaan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan adanya pembagian urusan pemerintahan yang kongruen antara pusat dan daerah pada bidang pendidikan. Nah, dalam konteks tersebut, pendidikan keagamaan menjadi kewenangan Kementerian Agama RI. Karena itu, inisiator diminta menyusun materi raperda pendidikan non formal yang bersifat umum. Lalu, konteks pendidikan keagamaan menjadi bagian dari garis besar regulasi.

“Selaku pengusul, kami akan konsinyasi dengan satuan kerja perangkat daerah terkait. Mereka, kan, pelaksananya,” lanjut politikus Nasdem asal Mlati itu.

Wakil Ketua DPRD Sofyan Setyo Darmawan mengungkapkan, cakupan raperda inisiatif bakal lebih luas. Misalnya, tentang pendidikan non formal keterampilan, anak usia dini, atau kejar paket A, B, dan C. “Nantinya ada satu bagian khusus mengatur bidang keagamaan,” jelasnya.

Kendati begitu, masih ada persoalan lain terkait penganggaran. Sebab, materi raperda termasuk mengakomodasi kelompok-kelompok penyelenggara pendidikan non formal. Agar tak melenceng dari ketentuan, Sofyan berencana konsultasi ke Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri. Jika dua institusi pusat member lampu hijau, barulah dewan akan melangkah lebih lanjut.(bhn/yog/ong)