JOGJA – Proses pengisian Wakil Gubernur (Wagub) DIJ terus dipersiapkan. Setelah kemarin DPRD menyiapkan dua skenario anggaran. Giliran Pemprov DIJ yang mengajukan anggaran pelantikan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebagai usulan Gubernur DIJ, kendati belum mendapatkan kepastian lokasi pelantikan.

Pemprov DIJ mengajukan anggaran ke pemerintah pusat sebesar Rp 700 juta. Pemprov hanya mengajukan satu usulan pergeseran Dana Keistimewaan (Danais) karena ada kepastian lokasi pelantikan. Sekretaris Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) DIJ Bambang Wisnu Handoyo mengatakan, pihaknya sudah menerima dua skenario usulan anggaran dari Sekretaris DPRD DI. Dari situ, TAPD langsung melakukan klarifikasi, revisi, dan sinkronisasi.

Hasilnya langsung dikirimkan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebagai usulan Gubernur DIJ. “Sesuai dengan aturan, pengusulan Danais oleh eksekutif,” ujarnya, kemarin (3/2).

Pria yang akrab disapa BWH ini mengaku usulan pergeseran Danais langsung diajukan ke bidang yang menangani Tata Cara Pengisian Jabatan Gubernur dan Wagub. Besaran anggaran yang diajukan, yakni Rp 700 juta. Hal itu untuk mengakomodasi kemungkinan pelantikan Wagub di Jakarta. “Jika nantinya pelantikan di DIJ, ya realisasinya dipakai yang Rp 400 juta,” terangnya.

Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) DIJ tersebut mengatakan, untuk waktu pengajuan perubahan anggaran ke Kemendagri tidak membutuhkan waktu lama. Meski dia tidak bisa memastikan waktu pastinya. Pihaknya, mengaku akan ikut mengawal proses di Kemendagri. Tapi, BWH meyakinkan meski anggaran pergeseran Danais belum turun, pansus penetapan DPRD DIJ tetap bisa langsung bekerja.

Sebab, anggaran untuk proses pengisian jabatan Wagub merupakan sesuatu yang wajib dan mengikat. Dengan begitu, akan diambilkan dari kas daerah. “Semisal APBD belum ditetapkan, tapi harus bayar gaji pegawai kan bisa diambilkan dari kas dulu,” tandasnya.

Jika anggarannya melebihi anggaran yang disetujui Kemendagri? Menurut BWH, sudah ada plafon batas tertinggi anggaran yang ditetapkan. Penggemar akik ini juga meyakinkan meski ada pergeseran program yang dibiayai dari Danais, tidak akan mengurangi kualitas program lainnya. “Kalau memang tidak ada kegiatan yang dialokasikan nanti ada pergeseran aliran kas. Kalau terdapat penyesuaian perencanaan tidak perlu geser, tapi bisa mengurangi dana,” tuturnya.

Sebelumnya, Ketua DPRD DIJ Yoeke Indra Agung Laksana mengatakan, tahapan proses pengisian jabatan wagub DIJ akan dimulai dengan rapat Badan Musyawarah (Bamus) yang akan digelar Jumat (5/2) nanti. Rencananya, membuat tahapan Pansus Penetapan hingga Rapat Paripurna Istimewa Penetapan. Menurut dia, Pansus tetap bisa bekerja dulu meski danais belum cair.

“Itu juga jadi pembicaraan di pimpinan dan ketua Fraksi DPRD DIJ, tapi secara pribadi saya inginnya bisa langsung bekerja dulu,” tuturnya.

Sementara itu, dua Peraturan Daerah Istimewa (Perdais) yang sudah selesai dibahas Perdais Tata Cara Pengangkatan Gubernur dan Wagub DIJ serta Perdais Kelembagaan, tapi ternyata tidak komplet, membuat anggota DPRD lebih berhati-hati. Termasuk untuk pembahasan Raperdais Kebudayaan, yang memasuki bulan kedua 2016 ini sama sekali belum disentuh pembahasannya.

Raperdais Kebudayaan merupakan pembahasan bahan acara tahun 2015 yang tidak selesai dibahas. Pembahasan Raperdais Kebudayaan kembali dibahas pada Prolegda DPRD DIJ 2016. Kali ini digabung dalam satu pansus dengan Evaluasi Danais 2015.

Anggota Pansus Raperdais Kebudayaan dan Pansus Pengawasan Danais Suwardi mengatakan, Raperdais Kebudayaan merupakan hal vital bagi penopang Keistimewaan DIJ. Perdais Kebudayaan menjadi Rencana Induk Kebudayaan (RIK) yang akan menjadi acuan bagi DIJ untuk 25 tahun ke depan. “Makanya kita tidak ingin pembahasannya hanya kilat asal jadi,” tegasnya.

Menurut politikus Partai Golkar itu, karena pembahasan Raperdais Kebudayaan belum selesai, maka Pansus Raperdais Kebudayaan dan Pengawasan Danais mengajukan perpanjangan waktu kepada Pimpinan Dewan. Sesuai Tata Tertib, perpanjangannya sepuluh hari kerja. “Bahkan kalau perpanjangan waktu sepuluh hari belum selesai, masih diperkenankan meminta tambahan waktu lagi,” ungkap mantan Ketua Pansus Raperdais Kebudayaan DPRD DIJ 2015.

Selama ini, jelas Suwardi, pansus masih fokus dalam pengawasan danais, sehingga untuk Raperdais Kebudayaan belum disentuh. Dalam rapat pansus Pengawasan Danais kemarin (3/2), Plt Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIJ Rani Sjamsinarsi sempat mengutarakan harapan supaya Raperdais lainnya segera dibahas. Yakni Raperdais Pertanahan dan Raperdais Tata Ruang. “Kalau (Raperdais) Pertanahan belum bisa ya (Raperdais) Tata Ruang dulu,” tandasnya.

Menanggapi hal itu, Ketua Pansus Raperdais Kebudayaan dan Pengawasan Danais, yang juga Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DIJ Zuhrif Hudaya, mengatakan ada ketidaksinkronan di Pemprov DIJ. Menurut dia, pembahasan Raperdais Pertanahan dan Tata Ruang ditunda karena eksekutif belum siap. “Kalau sudah siap sudah dibahas sejak 2015 lalu,” jawabnya. (pra/ila)