Rizal SN/Radar Jogja
SOSIALISASI: BPJS Kesehatan siapkan posko aduan layanan KIS-PBI di kantor cabang utama Jogjakarta dan kantor cabang Sleman.
 
JOGJA – Awal 2016 ini, BPJS Kesehatan membentuk Posko Pemantauan dan Penanganan Pengaduan Distribusi Kartu Indonesia Sehat Penerima Bantuan Iuran (KIS-PBI). Posko ini dibentuk mulai pusat, regional, kantor cabang, dan kantor layanan operasional kabupaten/kota.

Dengan adanya posko tersebut diharapkan dapat memantau distribusi KIS-PBI. Termasuk juga antisipasi adanya keluhan dan pengaduan masyarakat sebagai bagian dalam pelayanan bagi peserta KIS-PBI.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Utama Jogjakarta dr Upik Handayani mengatakan, 2015 lalu peserta KIS-PBI 86, 4 juta jiwa. Dari jumlah itu, 1,7 juta jiwa di antaranya tidak lagi berhak mendapatkan bantuan iuran di tahun 2016. Itu berdasarkan SK Menteri Sosial No 168 HUK/2015 dan 169/HUK/2015.

Jumlah KIS-PBI di DIJ 2015 sebanyak 1.572.154 jiwa. Itu terdiri dari 1.022.459 di lingkup KCU Jogjakarta dengan cakupan Kota Jogja, Kabupaten Bantul, dan Gunungkidul. Serta 549.695 jiwa di lingkup Kantor Cabang Sleman dan Kulonprogo. “Berdasarkan Kemensos 168/HUK/2015 di wilayah DIJ sebanyak 35.783 jiwa yang dinonaktifkan. Alasannya peserta meninggal, pindah domisili atau telah dianggap mampu dari hasil validasi Kemensos,” katanya kemarin (3/2).

Nah, bagi masyarakat yang namanya dinonaktifkan dari KIS-PBI masih bisa menjadi peserta JKN-KIS nonPBI dengan mendaftar ke kantor BPJS Kesehatan dan membayar iuran bulanan rutin. “Distribusi KIS-PBI kepada yang berhak tidak dipungut biaya,” terangnya.

Asisten Sekda bidang Pemerintahan dan Kesra Pemprov DIJ Sulistyo mengatakan, jumlah masyarakat miskin di DIJ mencapai lebih dari 14 persen. Namun mereka telah tercover dalam PBI karena termasuk dalam 40 persen pemegang kartu KIS-PBI DIJ.

Kabid Sumberdaya Kesehatan Dinkes DIJ Hardiati Djuliani mengatakan, dari 74 rumah sakit, 60 di antaranya telah bekerjasama dengan BPJS. Untuk peserta BPJS fasilitas kesehatan I bisa melalui 121 puskesmas, klinik pratama dan dokter perorangan. “Faskes II, dan rumah sakit tipe D,C, B dan A. Harus berjenjang sesuai dengan sakitnya agar tidak menumpuk jadi satu kalau langsung minta dirujuk ke rumah sakit kelas A,” tandasnya. (riz/din/ong)