SLEMAN- Rencana pelantikan bupati dan wakil bupati Sleman kian ramai dibicarakan publik setiap hari. Tak terkecuali para pejabat pemangku kewenangan. Sebab, masih ada satu ganjalan kelengkapan syarat pelantikan kepala daerah yang harus dipenuhi. Yakni, berita acara dan risalah rapat paripurna istimewa DPRD tentang pengesahan bupati dan wakil bupati terpilih berdasarkan ketetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Ketua DPRD Sleman Haris Sugiharta mengaku telah berkonsultasi ke Kemendagri mengenai masalah tersebut. Politikus PDIP asal Tempel itu siap mengagendakan rapat paripurna istimewa. Meski belum ada kepastian jadwal rapat, Haris mengklaim bahwa pimpinan dewan tetap akan membubuhkan catatan terkait status Sri Muslimatun ke dalam risalah dan berita acara paripurna istimewa. Ya, calon wakil bupati pendamping Sri Purnomo itu secara administrasi memang masih tercatat sebagai anggota DPRD Sleman. “Ada petunjuk begitu. Saya ketemu langsung dengan Tjahjo Kumolo (Mendagri),” ujarnya kemarin (3/2).

Banyak kemungkinan atas catatan tersebut. Menurut Haris, tidak menutup kemungkinan hanya Sri Purnomo yang bakal dilantik sebagai bupati. Tidak demikian dengan Muslimatun. Menurut Haris, pada kasus tertentu pelantikan kepala daerah tidak harus pasangan bupati-wakil bupati.

“Informasi pusat, bisa saja itu terjadi. Sri Purnomo tidak ada masalah,” katanya.

Kendati begitu, Haris menyerahkan sepenuhnya masalah tersebut kepada Kemendagri. Apalagi, diakuinya, Kemendagri tidak mempermasalahkan belum adanya surat pemberhentian resmi Muslimatun dari keanggotaan DPRD.

Wakil Ketua DPRD Inoki Azmi Purnomo berpendapat lain. Menurutnya, sesuai ketentuan KPU, peserta pilkada adalah pasangan. Dengan begitu, pelantikan juga harus berpasangan antara bupati dan wakil bupati. “Logikanya begitu. Itu satu paket,” ujarnya.

Inoki optimistis proses pelantikan bupati dan wakil bupati Sleman berjalan sesuai rencana. Meski status Muslimatun sebagai anggota dewan Sleman belum dicabut, lanjut Inoki, klausul itu tidak ada dalam surat edaran Mendagri yang mengatur syarat pelantikan. “Kemendagri pasti ada solusi terkait hal itu,” lanjut politikus PAN asal Pakem itu.

Sementara itu, sampai saat ini masih ada kesimpangsiuran informasi jadwal pelantikan bupati-wakil bupati secara serentak. Tersiar kabar, pelantikan digelar pada 15 Ferbruari. Namun, hingga kemarin daerah belum menerima pemberitahuan resmi. Kendati begitu, Pemkab Bantul telah melakukan berbagai persiapan untuk keperluan tersebut. Termasuk agenda serah terima jabatan.

“Prinsip kami siap,” ujar Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Bantul Danang Erwanto.

Informasi rencana pelantikan bupati-wakil bupati yang disampaikan pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memang berubah-ubah. Semula, pelantikan akan digelar pada Juni. Tak berselang lama muncul lagi informasi pelantikan diajukan pada Maret. Kemudian, berubah lagi pada akhir Januari. Nah, saat ini berubah lagi pada petengahan Februari. Menurut Danang, tak hanya soal waktu yang berubah-ubah. Tempat pelantikan pun belum ada kepastian. “Informasinya, sih, di Istana Negara,” bebernya.

Menurut Danang, persiapan rencana pelantikan dan serah terima jabatan bupati-wakil bupati akan dikoordinasikan oleh Pemda DIJ. Semua pemangku wilayah yang punya hajat pelantikan kepala daerah akan dilibatkan pada rapat yang diagendakan, Selasa (9/2).

“Mudah-mudahan saat rapat sudah ada kepastian (waktu pelantikan),” imbuhnya.

Penjabat Bupati Bantul Sigit Sapto Raharjo menegaskan, kesiapan bukan hanya untuk prosesi resmi. Pernak-pernik yang berhubungan dengan kegiatan pelantikan telah disiapkan secara matang. “Kebutuhan bupati dan wakil bupati terpilih selama setahun ke depan juga telah siap,” ujarnya.

Kebutuhan yang dimaksud, misalnya, perabot rumah dinas sampai penataan ulang layout ruang kerja. “Meski tidak diminta, kami tetap anggarkan,” tegas Sigit.(bhn/zam/yog/ong)