JOGJA-Tak hanya Pemkab Sleman yang mati kutu menertibkan toko jejaring. Kota Jogja mengalami hal yang sama. Padahal, kuota toko jejaring di wilayah ini sudah jelas penuh dengan 52 unit. Itu sesuai Peraturan Wali Kota (Perwal) No 79/ 2010.

Bahkan, di Pemkot Jogja malah saling lempar tanggung jawab. Ini terlihat dari mandek-nya proses penutupan paksa terhadap sembilan toko jejaring yang sudah divonis bersalah di Pengadilan Negeri (PN) Kota Jogja.

Padahal, sembilan toko jejaring yakni Ceriamart di Jalan Rejowinangun, Pandeyan, Jalan Veteran, Jalan Parangtritis, Jogokaryan, Jalan Patangpuluhan, Jalan Wakhid Hasyim, Jalan Tamansiswa, dan Jalan Tritunggal sudah diproses sampai vonis.

Dinas Ketertiban (Dintib) Kota Jogja pun sudah mengajukan penutupan paksa ke meja wakil wali kota. Tapi, saat Wakil Wali Kota Imam Priyono dikonfirmasi hal ini, justru meminta Dintib dan Dinas Perizinan (Dinzin) mendekati pengusaha pemilik toko jejaring itu. “Diberitahu, kalau di Jogja sudah ada pembatasan,” saran IP kemarin (3/2).

Jika memahami aturan tersebut, lanjut mantan Direktur PDAM Tirtamarta ini, pengusaha bakal mengikuti aturan. Tanpa harus melakukan penutupan paksa terhadap minimarket waralaba tersebut. “Untuk menjaga iklim usaha di Kota Jogja,” tandasnya.

Penertiban toko jejaring yang hanya gertak sambal ini tampaknya malah membuat toko jejaring kian merebak. Dari 11 toko jejaring yang ilegal dan dua baru ditutup paksa, kini bertambah lagi. Di Jalan Pramuka, muncul lagi toko jejaring dengan warna identik kuning dan biru.

Kepala Bidang Pengendalian dan Operasional Dinas Ketertiban (Dintib) Kota Jogja Totok Suryonoto enggan menjelaskan penanganan terhadap toko jejaring ilegal itu. Meski, Selasa (2/2) lalu, petugas Dintib sudah melakukan pengecekan di toko jejaring Jalan Pramuka tersebut.

Koordinator Forum Pemantau Independen (Forpi) Pakta Integritas Winarta menegaskan, pemkot memang seharusnya tak tebang pilih. Apalagi, ini menyangkut dengan iklim investasi di Kota Jogja. “Jangan biasakan pembiaran. Kalau seperti ini akan merusak tata kotanya,” katanya.

Anggota Komisi A DPRD Kota Jogja Sigit Wicaksono menilai adanya kesengajaan untuk membiarkan toko jejaring tersebut beroperasi meski ilegal. Hal berbeda dilakukan pemkot terhadap PKL. Salah sedikit saja, sudah diproses sampai disita. “Semuanya harus ditindak. Kalau melanggar dan risikonya ditutup paksa ya harus dilakukan,” saran Sigit. (eri/din/ong)