Adi Daya Perdana/Radar Jogja

SAUDARA KITA: Sebagian eks anggota Gafatar dari Kabupaten Magelang telah dipulangkan ke rumah masing-masing. Namun, tak sedikit yang masih berada di penampungan TEA Muntilan.

Delapan Orang Tak Mau Pulang, 10 Jadi Tanggungan Pemkab

Pemkab Magelang secara bertahap memulangkan anggota eks Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) ke kampung halamannya. Meski demikian, masih terdapat 10 orang yang tinggal di tempat penampungan sementara di Tempat Evakuasi Akhir (TEA) Tanjung, Muntilan. Mereka masih menjadi tanggungan pemkab untuk kebutuhan hidup sehari-hari.

ADI DAYA PERDANA, Mungkid

“Sebagian kita tampung di TEA Tanjung. Ada delapan orang yang tidak mau pulang, sementara ada 10 yang masih menjadi tanggungan pemerintah,” ungkap Wakil Bupati Magelang M Zaenal Arifin.

Wabup mengatakan, ke-10 orang itu masih ditampung di TEA Tanjung. Sementara untuk kebutuhan hidupnya, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik bersama Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Sosial secara bersama-sama melayani mereka.

Selain itu, Wabup juga berkoordinasi dengan instansi lain untuk memberikan pendampingan. “Kesbangpol mendampingi soal ideologi dan politik. Ketika paham mereka sudah pulih, akan kita kembalikan,” katanya.

Zaenal juga mengatakan bahwa pihaknya juga tengah mimikirkan bagaimana nasib para eks Gafatar yang terlanjur menjual rumah. Mereka tidak lagi memiliki tempat tinggal lantaran dijual sebelum berangkat ke luar Jawa.

“Kalau yang sudah tidak punya rumah masih dibicarakan. Kita rapatkan untuk mengambil langkah-langkah, apa tetap atau ditampung di TEA Tanjung,” ujarnya.

Dia berharap, masyarakat bisa memahami kondisi eks Gafatar. Ia mengajak untuk saling menghormati karena mereka merupakan saudara sendiri. Wabup melihat eks Gafatar bukan dari organisasi yang melanggar hukum atau tidak, tetapi mereka juga mempunyai hak.

“Kita melayani dan menasehati,” katanya. Selain warga biasa, mereka yang diduga bergabung Gafatar ada yang merupakan PNS di lingkungan Pemkab Magelang. Wabup pun mengatakan, bagi PNS yang bergabung Gafatar dan tidak aktif kerja, mestinya bisa diberikan sanksi sesuai aturan.

“Merujuk aturan yang berlaku, maka PNS bisa dikenai sanksi ketika tidak aktif selama 45 hari akumulatif. Kalau sampai jumlah itu bisa diberikan sanksi. Nanti tergantung faktanya seperti apa. Karena memang sudah sekitar sebulan pergi,” katanya.

Sementara Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Magelang Karya Humanita mengatakan, telah memulangkan para eks Gafatar secara bertahap. Setidaknya ia sudah menjemput 40 orang eks Gafatar dari Boyolali lalu dibawa ke tempat karantina di TEA Tanjung.

Untuk eks Gafatar yang tidak memiliki tempat tinggal dan kemungkinan keluarga tidak menerima kehadiran mereka kembali, pihaknya akan mencoba komunikasikan dengan pihak Pemda.

“Kita coba minta izin ke pemkab agar mereka yang sudah tidak memiliki rumah bisa tinggal di TEA. Tetapi untuk keperluan sehari-hari, mereka harus berupaya sendiri,” katanya. (laz/ong)