KULONPROGO – Bencana tanah longsor yang mengakibatkan satu orang meninggal, dan dua orang warga luka-luka di Nglinggo Timur, Pagerharjo, Samigaluh perlu diseriusi lebih dalam. Mitigasi bencana atau serangkaian upaya mengurangi risiko bencana seharusnya sudah menjadi hal wajib.

Menanggapi musibah tanah longsor yang menelan korban jiwa, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kulonprogo melakukan kajian terhadap peta bencana, khusus longsor, di wilayah perbukitan. Mitigasi juga dilakukan, salah satunya dengan memasang early warning system (EWS) di sekitar rumah penduduk yang dinilai paling rawan.

Staf Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kulonprogo Wahyu Budiarto mengatakan, sebanyak 67 unit EWS telah dipasang di beberapa desa rawan bencana pada 2015 lalu. Kendati demikian, kebutuhan EWS di Kulonprogo mencapai 300 unit.

Melihat kebutuhan itu, ditargetkan sebanyak 233 unit EWS akan terpasang semua dalam dua tahun ini. “Pemasangan baru dilakukan di rumah-rumah warga yang dinilai rawan, sedangkan di area jalan belum dipasangi,” ungkapnya.

Kepala Pelaksana BPBD Kulonprogo Gusdi Hartono mengatakan, mitigasi bencana dilakukan sebagai upaya mengurangi atau mencegah risiko bencana. Ada dua langkah yang selama ini dilakukan, yakni mitigasi bencana secara struktural dan nonstruktural. Mitigasi bencana secara struktural contohnya membuat talud atau bronjong longsor.

Adapun mitigasi bencana secara nonstruktural berbentuk edukasi atau sosialiasi kepada warga. Salah satunya dengan imbauan agar segera mengungsi untuk menghidari longsor susulan.

“Mitigasi bencana secara structural dilakukan setiap ada kejadian, namun untuk nonstruktural terus dilakukan secara berkesinambungan, bisa di sekolah atau di masyarakat,” jelasnya.

Menurutnya, musibah yang sudah terjadi menjadi media edukasi dengan target musibah serupa tidak terulang kembali. Kendati demikian, apa yang bisa dibaca dan diprediksi di atas kertas kadang berbeda dengan kenyataan di lapangan.

“Jamak orang menyebut, alam memiliki bahasanya sendiri. Nah, kewajiban kita untuk mendekatinya dan berupaya untuk memahami bahasa alam itu,” ujarnya.

Saat ditanya soal musibah tanah longsor di Pedukuhan Nglinggo, Gusdi menuturkan, secara teknis musibah itu diluar prediksi. Hal itu juga menjadi bukti karakteristik setiap titik bencana itu berbeda-beda. Diungkapkan, sebetulnya setiap peristiwa bencana selalu diawali dengan tanda-tanda, termasuk longsor susulan juga bisa dilihat. Hanya, tanda itu terkadang bisa terdeteksi secara pasti dan tidak.

Bupati Kulonprogo Hasto Wardoyo menyatakan, tahun ini pemkab hanya mengalokasikan dana tanggap bencana sekitar Rp 20 juta. Kendati jumlahnya sangat minim, namun diperkirakan dana itu cukup untuk memenuhi kebutuhan.

Tahun 2015, Pemkab Kulonprogo sempat mencadangkan dana tanggap bencana lebih dari satu miliar. Namun serapannya justru sangat sedikit, karena beberapa kejadian bencana justru dipenuhi dari APBD DIJ. “Alokasi memang sedikit, tetapi ketika kurang akan tetap dipenuhi,” terang Hasto.

Terkait musibah di Nglinggo, Hasto mengaku telah minta BPBD membuat status tanggap darurat. “Kita juga sudah ke rumah Pak Dukuh (korban meninggal) memberikan santunan, dan akan disiapkan dana agar anak-anaknya bisa bersekolah. Biaya perawatan medis bagi korban yang di rawat di RSUD Wates juga akan ditanggung pemkab,” ucapnya.

Sementara itu, menurut prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) hujan dengan intensitas tinggi diperkirakan masih akan terjadi sepanjang Februari hingga Maret nanti. Masyarakat diminta tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap bencana longsor, angin kencang dan banjir. Keselamatan jiwa harus tetap diutamakan saat menghadapi bencana. (tom/ila/ong)