JOGJA – Pembangunan gedung baru Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) DIJ di Baciro, Gondokusuman tetap akan dilaksanakan 2016 ini sesuai masterplan. Pembangunan akan tetap dilaksanakan meskipun ada penolakan dari 23 kepala keluarga (KK) yang saat ini masih menempati lokasi tersebut.

Kepala Dishutbun DIJ R Sutarto mengungkapkan sebelum membangun gedung perkantoran baru, pihaknya sudah melakukan komunikasi dengan warga yang tinggal di lahan yang berada di depan Tarumartani tersebut. Penempatan lahan oleh warga tersebut juga berdasarkan perjanjian sewa tanah antara Pemprov DIJ dengan warga RT 35 Baciro yang berakhir pada 2014.

Selain itu dalam perjanjian sewa sebelumnya telah tertulis, jika Pemprov DIJ akan menggunakan lahan tersebut, harus diperbolehkan. “Sehingga secara hukum, Pemprov DIJ tidak salah jika meminta warga untuk pindah,” ujar Sutarto saat dipertemukan dengan warga RT 35 Baciro di DPRD DIJ kemarin (4/2).

Menurut dia, lahan yang digunakan warga RT 35 Baciro untuk tinggal merupakan kawasan gedung Dishutbun DIJ. Diakuinya, meski status tanah tersebut merupakan Sultan Ground (SG), tetapi pihaknya sudah memiliki hak pakai.

Sutarto mengisahkan pada awalnya terdapat 33 KK yang menempati lokasi tersebut. Tetapi pada 2010 enam KK sudah bersedia pindah. “Selanjutnya yang meneken perjanjian sewa tercatat ada 15 KK. Kami tidak tahu kok sekarang jadi 23 KK,” jelasnya.

Kepala Bidang Pengelolaan Barang Daerah, DPPKA DIJ Adi Nugroho mengakui jika tanah tersebut merupakan SG. Namun demikian per 29 Juni 1988, tanah tersebut oleh Pemprov DIJ sudah masuk dalam daftar inventaris. Sehingga ketika akan menggunakan lahan tersebut, Pemprov DIJ tidak memiliki masalah. “Memang benar bahwa tanah itu hanya memakai akta pinjam. Tapi tanah tersebut sudah masuk daftar investasi Pemprov DIJ,” terang Adi.

Salah seorang warga RT 35 Baciro Kholil dalam forum tersebut meminta kepada Raja Keraton Jogja Sri Sultan Hamengku Bawono Ka 10 untuk membantu warga, karena status tanah yang merupakan SG. Terlebih mereka telah tinggal lebih dari 50 tahun dan tanpa kompensasi memadai.

Lagipula tanah seluas 2.317 meter persegi tersebut merupakan SG. Sehingga Pemprov DIJ tidak berhak untuk menggusur. “Kami harap Ngarso Dalem mau membantu kami,” harapnya.

Kholil mengisahkan pihaknya telah menempati lahan tersebut sejak sekitar 1960. Saat itu, kawasan yang diakuinya milik Pemprov DIJ merupakan lahan kosong. Sebelumnya warga tidak dikenakan biaya apapun. Namun pada 22 Agustus 2007, warga dikenakan biaya sewa dan tidak mempermasalahkan.

Namun pada 11 Desember 2013 saat akan melakukan perpanjangan, ditegaskan Pemprov DIJ melalui DPPKA DIJ bahwa tahun tersebut merupakan tahun terakhir bagi warga RT 35 Baciro untuk menyewa. “Lalu pada 7 September 2015, 15 KK yang terikat perjanjian dan 8 KK yang tidak terikat perjanjian mau digusur,” paparnya. (pra/din/ong)