JOGJA-Kekompakan kinerja pimpinan Pemkot Jogja mulai goyah. Jelang, pemilihan wali kota (Pilwali) 2017, Wali Kota Jogja Haryadi Suyuti (HS) dan Wakil Wali Kota Imam Priyono (IP) mulai tidak kompak. Setidaknya, itu tergambar dari sikap mereka untuk menindak minimarket waralaba ilegal di Kota Jogja.

Padahal, saat kampanye Pilwali 2011 silam, mereka berdua berkoar akan mengedepankan ekonomi kerakyatan. Tapi, saat kini untuk menangani masalah toko jejaring, sikap mereka berjalan sendiri-sendiri. Bahkan saling bertentangan.

HS, mendesak Dinas Ketertiban (Dintib) menindak tegas. “Kalau itu (minimarket jejaring liar, Red), dintip harus menindak tegas,” tandas HS kemarin (4/2).

HS meminta, Dintib Kota Jogja menindak sesuai prosedur yang berlaku. Bahkan, kalau memang tetap ngeyel, harus ditutup paksa. Ini sesuai dengan Peraturan Wali Kota (Perwal) No 79/ 2010 tentang Pembatasan Toko Waralaba. “Ya lakukan penutupan paksa,” tegasnya.

Ia pun menegaskan, tidak akan merevisi perwal tersebut. Artinya, keberadaan toko jejaring tersebut tetap melanggar perwal. Keberadaannya pun ilegal karena tak bisa memproses izin di dinas perizinan (Dinzin).

Sikap berbeda justru dilakukan Wakil Wali Kota Jogja Imam Priyono sebagai pemegang wewenang perintah penutupan paksa. IP tak mau bersikap tegas. Ia lebih mementingkan, persuasif dengan pengusaha pemilik toko jejaring ilegal. “Ya, lebih baik melakukan pendekatan kepada pengusaha,” ujar IP.

Ia menilai, dengan pendekatan persuasif, akan lebih efektif. Pengusaha mengetahui jika membuka toko jejaring di Kota Jogja sudah tidak bisa. Karena kuota 52 unit sudah penuh. “Saya kira mereka akan memahami (untuk menutup mandiri),” jelasnya.

Sikap yang tak tegas itu pun memantik kritik dari wakil rakyat. Anggota Komisi A DPRD Kota Jogja Bambang Anjar Jalumurti mengungkapkan, janji wali kota dan wakil wali kota untuk mengedepankan ekonomi kerakyatan patut dipertanyakan. “Jangan salahkan masyarakat kalau akhirnya mereka tidak percaya dengan pemkot,” kritiknya.

Saat ini ada sembilan toko jejaring yakni Ceriamart di Jalan Rejowinangun, Pandeyan, Jalan Veteran, Jalan Parangtritis, Jogokaryan, Jalan Patangpuluhan, Jalan Wakhid Hasyim, Jalan Tamansiswa, san Jalan Tritunggal sudah diproses sampai vonis. Dinas Ketertiban (Dintib) Kota Jogja pun sudah mengajukan penutupan paksa ke meja wakil wali kota.

Tak ada penindakan tegas, kembali membuat waralaba ini bergeliat. Terakhir di Jalan Pramuka, ada satu toko minimarket jejaring yang jelas tak mengantongi izin sesuai dengan perwal yang berlaku.

Bambang mengungkapkan, pihaknya telah mengundang dintib mengenai masalah toko jejaring ini. Hasilnya, ternyata saat ini berada di meja pengambil kebijakan atau wali kota dan wakil wali kota. “Dampaknya akan mengganggu iklim ketertiban masyarakat,” ujarnya.

Jika hal tersebut terus dibiarkan, lanjut Bambang, bukan mustahil penertiban dintib terhadap PKL atau yang lain tak akan efektif. “Sebaiknya memang tidak ada tebang pilih. Siapa pun, kalau ada melanggar aturan ya harus ditindak. Baik hotel maupun toko jejaring ilegal,” sarannya. (eri/din/ong)