BANTUL – AB Progress tiba-tiba menjadi buah bibir di lingkungan pemkab selama beberapa hari terakhir. Bukan karena prestasi, event organizer (EO) ini menjadi objek pembicaraan karena dinilai telah mencemarkan citra Bagian Humas Setda Bantul.

Tak hanya itu, EO yang berencana mengakomodasi iklan ucapan pelantikan calon bupati-wakil bupati terpilih Suharsono-Abdul Halim Muslih ini juga dianggap menyalahgunakan surat edaran Penjabat Bupati Bantul Sigit Sapto Raharjo.

Kepala Bagian Humas Setda Bantul Andhy Soelistyo telah mendengar AB Progress mengajukan proposal penawaran ke sejumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) se-Bantul. Juga, sejumlah perusahaan di Bumi Projo Tamansari. Proposal berisi beberapa lembar. Pada lembar pertama setelah cover berupa surat imbauan Pejabat Bupati Bantul Sigit Sapto Raharjo. Berikutnya, daftar pilihan ukuran iklan ucapan. Lembar berikutnya tertera logo dua media cetak yang mengisyaratkan pilihan pemasangan. Salah satu keanehan dalam proposal, ada nama salah satu Kasubag Bagian Humas Setda yang tertera dalam cover.

“Tetapi nomor (ponsel) yang tertera milik mereka. Kecewanya saya di situ,” ucap Andhy di ruang kerjanya, kemarin (4/2).

Andhy khawatir pencatutan nama ini seolah-olah menunjukkan AB Progress telah bekerjasama dengan Bagian Humas Setda. Walaupun alamat yang tertera dalam proposal AB Progress sebenarnya merujuk Kantor Bagian Humas Setda. “Soal alamat siapa saja sebenarnya boleh pakai. Asal tidak disalahgunakan,” ujarnya.

Sebelumnya, Andhy belum pernah mendengar nama AB Progress. Bekas Kabag Hukum Setda ini baru mengetahui setelah dipanggil Penjabat Bupati Bantul Sigit Sapto Raharjo di ruang kerjanya untuk menemui tiga perwakilan AB Progress. Kedatangan mereka salah satunya untuk meminta izin menyebarkan proposal penawaran iklan di lingkungan pemkab. Nah, untuk menyemarakkan pelantikan calon bupati-wakil bupati, Sigit kemudian mengeluarkan surat imbauan.

Kepada AB Progress, Andhy menuturkan, Sigit juga banyak berpesan. Di antaranya, AB Progress diminta tidak menunjuk media tertentu, tidak memaksa, dan menggunakan proposal sendiri. “Tapi kenyataannya, proposalnya mencatut nama Kasubag. Juga, menunjuk dua media,” ungkapnya.

Parahnya lagi, EO ini ditengarai juga melakukan pemaksaan. Salah satu perusahaan diminta membuat surat keberatan oleh AB Progress. Gara-garanya, perusahaan ini tidak bersedia memasang iklan lantaran harga yang kelewat mahal.

Melihat kondisi ini, Bagian Humas Setda konsultasi kepada pejabat bupati. Alhasil, kemudian dikeluarkanlah surat edaran berupa pencabutan surat imbauan sebelumnya. “Pihak mereka juga kami panggil ke sini untuk menarik seluruh proposalnya,” tandasnya.

Apa Bagian Humas tidak melakukan upaya hukum? Andhy menegaskan, upaya hukum sebagai langkah terakhir. Itu bila AB Progress tidak mengindahkan permintaan Bagian Humas.

“Salah satu dari mereka juga ada yang mengaku kerabat keraton,” tambahnya.

Tak hanya di Bantul, ternyata kasus tersebut juga terjadi di wilayah Sleman. Modusnya serupa. Dalam proposal awal yang diedarkan tim AB Progress ke beberapa instansi tercantum nama Kasubag Publikasi, Bagian Humas Setda Pemkab Sleman Aris Herbandang.

Mengetahui hal tersebut, pemkab telah meminta pihak AB Progress untuk menarik proposal yang telah diedarkan. “Saya sudah cek beberapa instansi memang sudah ditarik. Diganti proposal baru yang tidak ada nama Mas Bandang,” tutur Kabag Humas Sri Winarti.

Sri mengaku, hal tersebut menjadi pembelajaran berharga bagi pemkab. Agar ke depan lebih selektif dan hati-hati dalam penerbitan surat keterangan bagi pihak lain. Terkait hal itu, Plt Sekda Sleman Iswoyo Hadiwarno memang telah mengeluarkan surat keterangan tentang kegiatan AB Progress. Namun, surat tersebut tak ada sangkut paut dengan aparat pemkab. Semata-mata sebagai lampiran yang menjelaskan bahwa kegiatan AB Progress diketahui pemerintah daerah.

“Siapa saja bisa memperoleh surat seperti itu. Sifatnya umum dan tidak mengikat,” ungkapnya.

Lingga, perwakilan AB Progress membantah telah melakukan pencemaran nama Bagian Humas Setda dengan mencatut nama salah satu Kasubag. Dia berdalih pencantuman nama sah-sah saja. Walaupun nomor yang tertera milik AB Progress. Dia justru balik menunding Bagian Humas tidak memiliki loyalitas terhadap pimpinan. Mengingat, penjabat bupati telah mengeluarkan surat imbauan.

“Dan, pak bupati memang tidak menunjuk nama media. Makanya kita berikan pilihan dengan dua media. Itu sah,” bantahnya.

Lingga juga tak membantah bila pernah meminta surat keberatan kepada salah satu perusahaan. Itu dilakukan sebagai salah satu strategi untuk mendulang iklan ucapan. (zam/yog/ila/ong)