Rizal SN/Radar Jogja
TERANCAM: Pengunjung melihat foto- foto spesies-spesies burung langka di Auditorium Universitas Atma Jaya Jogjakarta, kemarin (4/2).

SLEMAN – Dari total 1.666 spesies burung yang ada di Indonesia, 17 persennya terancam punah. Bahkan, selama 20 tahun terakhir kondisinya terlihat semakin parah. Maraknya kontes burung dituding menjadi salah satu penyebab maraknya aksi perburuan.

Bahkan, di lereng Gunung Merapi spesies Elang Jawa jumlahnya tinggal 3-6 ekor saja. Sementara Curik Bali di bawah 100 ekor di Indonesia. Ketua Panitia Konferensi Peneliti dan Pemerhati Burung Indonesia II Pramana Yudha menjelaskan, ini terjadi dampak dari rusaknya habitat dan juga penangkapan. “Faktanya saat ini sudah ada pasar. Juga lomba burung. Itu menjadi pasar sendiri,” katanya usai Konferensi Peneliti dan Pemerhati Burung Indonesia II di Universitas Atmajaya Yogyakarta (UAJY) kemarin (4/2).

Dosen Fakultas Bioteknologi UAJY yang juga peneliti burung ini mengatakan, selama ini sejumlah komunitas sudah melakukan upaya untuk mengganti lomba burung dengan burung hasil penangkaran.

Meski belum banyak yang bergeser ke burung penangkaran, setidaknya bisa memberikan dampak positif untuk mengurangi kepunahan habitat burung. “Ada beberapa burung sudah coba ditangkarkan dan dikembangbiakkan. Cukup baik hasilnya. Tapi memang belum signifikan,” tambahnya.

Tenaga Ahli Menteri Bidang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sony Partono sering kecewa dengan putusan pengadilan yang memvonis ringan pada tersangka perdagangan ataupun penyelundupan satwa. Itu termasuk satwa burung.

Karena itu Kementerian Lingkungan dan Kehutanan kini sedang menyiapkan draft revisi UU No 5/ 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya. Draft UU yang masuk dalam Prolegnas 2016 itu berada dalam tahap konsultasi publik. “Ketika sampai di pengadilan, seringkali hakim memvonis ringan tersangka, ada yang tiga bulan, bahkan enam bulan masa percobaan,” katanya.

Karena itu saat ini lembaganya akan mengusulkan sanksi minimal lima tahun bagi tersangka penyelundupan ataupun perdagangan satwa. Usulan itu lebih berat karena dalam UU sebelumnya hukum maksimal hanya lima tahun. “Tujuannya, agar menimbulkan efek jera para tersangka,” tandasnya.(riz/din/ong)