MUNGKID – Keberadaan menara seluler yang terduga ilegal di wilayah Kabupaten Magelang menuai kritik wakil rakyat. Dewan mendesak Pemkab Magelang segera menertibkan sedikitnya 21 tower tak berizin yang tersebar di beberapa kecamatan.

Untuk kepentingan itu, Wakil Ketua Pansus Raperda Menara Telekomunikasi Hibatun Wafiroh meminta Bupati Zaenal Arifin segera menerbitkan peraturan bupati (perbup). Sebab, penegakan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Menara Telekomunikasi terkesan jalan ditempat karena belum ada petunjuk teknisnya.

“Aturan harus ditegakkan demi kepastian hukum bagi masyarakat,” ujarnyakemarin (4/2).

Dengan adanya perbup, Wafiroh optimistis penataan dan penertiban menara seluler ilegal lebih optimal. Perbup bisa menjadi acuan sebelum raperda ditetapkan.

Ketua Komisi III M. Sobikin DPRD Kabupaten Magelang mengatakan, terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XII/2014 menyebabkan kevakuman hukum dalam pemungutan retribusi. Sementara, operator menara telekomunikasi tetap beroperasi. “Nah, masalah itu perlu disikapi bersama,” ucapnya.

Menurutnya, pemkab perlu mencari ruang diskresi agar bisa memungut retribusi. Setidaknya, hingga regulasi baru mendapat persetujuan dari pemerintah pusat.

Bupati Magelang Zaenal Arifin mengatakan, materi raperda tentang retribusi, pengawasan, dan pengendalian menara telekomunikasi akan dikirimkan ke gubernur untuk evaluasi.

“Yang terpenting dalam setiap penetapan raperda adalah komitmen pemerintah, dewan, dan masyarakat untuk mengawal implementasinya,” katanya.(ady/yog/ong)