SLEMAN- Maraknya pendirian hotel dan apartemen bukan hanya kian meresahkan masyarakat.

Pemkab Sleman juga dibuat sibuk menghadapi gelombang protes warga yang tinggal di sekitar lokasi bangunan bertingkat itu.

Pemetaan kawasan hijau dan pemukiman telah dilakukan, menyesuaikan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW). Dari situ, di bawah komando Penjabat Bupati Gatot Saptadi, pemkab menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2015 tentang Moratorium Hotel, Apartemen, dan Kondotel. Regulasi tersebut berlaku 23 November 2015 hingga akhir 2021. Itu menjadi bukti komitmen pemerintah membendung alih fungsi lahan pertanian, sekaligus menata ruang wilayah pemukiman.

Gatot mengatakan, sejak diterbitkannya peraturan bupati, pemkab tidak lagi memproses pengajuan izin baru pendirian gedung pencakar langit, yang dibangun untuk kepentingan bisnis.

Dari catatan Radar Jogja, Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu telah menerbitkan 15 Izin Pemanfaatan Tanah (IPT) untuk apartemen. Dua izin diterbitkan selama 2015, sisanya pada 2014. “Tapi, bukan berarti yang sudah berizin bisa berproses lanjut,” tegas Gatot saat menemui aktivis Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) DIJ kemarin (4/2).

IPT merupakan dasar dari semua perizinan proyek bangunan gedung. Izin lain, diantaranya, HO (izin gangguan), Izin Mendirikan Bangunan (IMB), hingga izin operasional bisa ditolak jika tak sesuai RTRW. Banyak aspek yang menjadi bahan pertimbangan untuk penerbitan izin-izin tersebut. Termasuk sosialisasi kepada masyarakat setempat dan hasil analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL). “Tentu saja kami komit menjalankan kebijakan yang telah dibuat,” tegas pejabat eselon II Pemda DIJ itu.

Jika dalam pelaksanaan izin ada yang tak sesuai kebijakan, Gatot meminta masyarakat melapor. Tentu saja dengan disertai bukti-bukti otentik. Gatot tak menampik kemungkinan timbulnya dampak fisik pembangunan hotel dan apartemen. Terutama mengenai ketersediaan air, daya dukung lahan, serta infrastruktur jalan, limbah, dan drainase. Juga dampak sosial bagi masyarakat di sekitar lokasi proyek.

Gatot mengatakan, proyek apartemen dan hotel yang berlangsung saat ini merupakan lanjutan rekomendasi yang diterbitkan sebelum adanya regulasi moratorium. “Anda tahu, penjabat bupati tak berwenang membatalkan izin yang sudah berjalan,” katanya.

Direktur Walhi DIJ Halik Sandera mengapresiasi kebijakan pemkab dalam upaya mencegah pertumbuhan gedung bertingkat. Hanya, Halik berharap pemerintah bisa bertindak tegas terhadap penyeleweng izin apartemen atau hotel, seperti kebijakan yang diterapkan bagi pelaku usaha toko jejaring nakal. “Kami tunggu aksi pemerintah. Ini yang ditunggu masyarakat,” ucapnya.

Kepala Departemen Advokasi Lembaga Bantuan Hukum Jogjakarta Rizky Fatahillah meragukan kekuatan hukum peraturan bupati. Dia khawatir ketika ada pergantian pucuk pimpinan di Sleman aturan moratorium bakal tak diberlakukan lagi.(bhn/yog/ong)