MUNGKID – Wacana Presiden Joko Widodo membentuk badan otoritas Borobudur disambut positif Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Magelang. Melalui lembaga tersebut pengelolaan Candi Borobudur diharapkan bisa berdampak lebih luas bagi masyarakat. Setidaknya, menambah kesejahteraan warga Magelang.

Wakil Bupati M. Zaenal Arifin mengatakan, selama ini pengelolaan candi Budha dibagi menjadi tiga zona. Zona I dikelola Balai Konservasi Borobudur (BKB), di bawah naungan Kementerian Pendidikan Kebudayaan. Zona II oleh PT Taman Wisata Candi Borobudur (TWCB), sedangkan zona III memperoleh jatah zona III. Meski turut mengelola kawasan, pemkab tak pernah sama sekali kecipratan hasil pengelolaan zona I dan II. Bahkan, Zaenal merasa pemkab tak pernah dilibatkan dalam pengelolaan objek pariwisata heritage dunia itu. “Tidak ada kontribusi ke pemkab,” bebernya kemarin (4/2).

Jika wacana presiden terealisasi, lanjut Zaenal, pemerintah harus mengubah keputusan presiden tentang pengelolaan Candi Borobudur yang berlaku selama ini. Adanya badan otoritas yang melibatkan pemkab dan Pemprov Jateng menjadi angin segar dalam hal kontribusi bagi masyarakat Magelang. “Dengan begitu tanggung jawab pemkab makin jelas,” katanya.

Zaenal mengakui bahwa pemkab turut mempromosikan Candi Borobudur hingga mampu menarik perhatian banyak wisatawan. Namun, pemkab lebih banyak bersikap diam lantaran ketidakjelasan pembagian tugas dalam zona. Nah, terkait wacana presiden Zaenal berharap pemkab bisa ambil bagian dalam badan otoritas.

“Saya kira Borobudur akan lebih maju jika kami ikut cawe-cawe,” ujarnya. Seandainya pemkab benar-benar andil mengelola Bodobudur, Zaenal ingin melibatkan masyarakat sekitar candi. Menurutnya, peran masyarakat tak bisa lepas dari kepentingan badan otoritas.

Koordinator Warung Info Jagad Cleguk Sucoro berpendapat, pelibatan masyarakat harus menjadi prioritas utama di awal pembentukan badan otoritas. Alasannya, selama ini selalu muncul klaim adanya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan Borobudur. “Tapi, keterlibatannya seperti apa tidak begitu jelas,” sindirnya.

Sucoro justru melihat saat ini belum ada kekompakan antara pelaku usaha pariwisata dengan seniman. Sesepuh Desa Borobudur itu yakin komunikasi antar elemen masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan candi akan berjalan seirama melalui badan otoritas. (ady/yog/ong)