Guntur Aga Tirtana/Radar Jogja
JOGJA – Masih ingat dengan tagline Jogja Asat? Sebuah tagline yang digagas aktivis lingkungan di Kota Jogja untuk mengkritisi kebijakan pemerintah terhadap pembangunan hotel dan apartemen. Tagline itu kembali didengungkan salah seorang warga Miliran, Umbulharjo, Dodo Putra Bangsa kemarin (5/2).

Dodo melakukannya dengan aksi menjamas dirinya. Dibantu rekan-rekannya, aksi Dodo ini memilih lokasi di trotoar Jalan Kenari, depan Kompleks Balai Kota Timoho.

Di sana, Dodo mengawali aksi dengan menaburkan kembang setaman di papan nama kantor wali kota. Juga air yang berasal dari tujuh sumur warga Miliran yang terdampak pembangunan hotel. Aksi yang kedua kali ini berbeda dengan yang pertama di Jalan Kusumanegara tahun lalu.

Ia mengaku, aksi kali ini untuk memberikan pesan kepada masyarakat luas agar peduli terhadap lingkungan. Terutama dampak pembangunan hotel yang sudah cukup diresahkan oleh warga yang tinggal di sekitarnya.

“Yang paling terasa adalah sumur warga mulai mengering. Wilayah lain yang sedang dibangun hotel juga mengalami hal serupa,” sesalnya di sela aksi.

Hal itu, lanjutnya, diperparah dengan kebijakan pemkot dan pemkab di DIJ. Sebagai institusi yang mengeluarkan izin, mereka malah mempermudah keluarnya perizinan tersebut. Alhasil, ancaman kekeringan karena pengambilan air tanah untuk hotel pun kian besar.

Karena alasan itulah warga sekitar pembangunan hotel yang harus lebih kritis. Sebab, mereka yang ikut menentukan bisa keluar izinnya atau tidak. “Masyarakar harus membangun nalar kritis, tidak mudah tergiur dengan materi serta bertindak jika melihat ketidakpatutan dalam setiap bentuk pembangunan,” ajaknya.

Ia menegaskan, pemerintah sudah tidak bisa bertindak, warga yang harus berdaya. Hotel maupun apartemen kerap disebut membuka pekerjaan. “Tapi seharusnya itu kewajiban pemerintah. Ekonomi yang diraih tidak sebanding dengan dampak lingkungan yang dirasakan warga,” kritisnya.

Selama ini tak hanya aduan yang seperti dianggap angin lalu. Berbagai masalah sosial yang timbul akibat pembangunan hotel dan apartemen pun seperti diacuhkan. Tak mengherankan Gubernur DIJ HB X mendesak pemkot dan pemkab untuk mempertimbangkan aspek sosial. Tak semata-mata mengeruk pajak hotel untuk pendapatan asli daerah.

Wali Kota Jogja Haryadi Suyuti menegaskan, di Kota Jogja sejak 1 Januari 2014 sudah tak mengeluarkan izin pendirian hotel baru sampai 31 Desember 2016. Dari 104 berkas pemohon izin hotel baru, belum semua diterbitkan izinnya. “Ini karena kajian dampak lingkungan menjadi salah satu pencermatan utama oleh petugas,” ungkapnya.

Selain itu, HS, sapaan akrabnya, juga mengklaim sudah menerbitkan Peraturan Wali Kota (Perwal) No 3 Tahun 2014 tentang Penyediaan Air Baku Usaha Perhotelan di Kota Jogja. Dalam Perwal itu menyebutkan, setiap usaha perhotelan yang terjangkau oleh jaringan PDAM harus menyediakan air baku yang bersumber dari PDAM. (eri/laz/ong)