BANTUL – Masyarakat di Kabupaten Sleman, Bantul, dan Gunungkidul, kini bisa sedikit merasa lega. Setelah menggelar pilkada serentak 9 Desember 2015 lalu, kepastian pasangan bupati-wakil bupati terpilih dilantik, mendekati kepastian yakni 17 Februari. Ini berarti warga di tiga kabupaten ini segera punya bupati-wabup definitif.

Di Bantul, informasi baru soal pelantikan bupati-wakil bupati terpilih itu dating dari Penjabat Bupati Bantul Sigit Sapto Raharjo. Bekas Kepala Disnakertrans DIJ ini memperoleh kepastian bahwa pelantikan dilaksanakan pada 17 Februari.

“Ini informasi by phone yang saya dapat dari Jakarta (Kemendagri),” terang Sigit di Komplek Parasamya, kemarin (4/2).

Seperti halnya waktu, tempat pelantikan juga mengalami perubahan. Menurut Sigit, pelantikan akan dilakukan oleh Gubernur DIJ Hamengku Buwono X di Kepatihan. Tidak jadi di istana negara yang selama ini berhembus. “Kalau di istana kan harus mengubah perpresnya,” ujarnya.

Adapun serah terima jabatan bupati-wakil bupati akan diselenggarakan di daerah masing-masing. Untuk Bantul akan diselenggarakan di Komplek Parasamya.

Tentang berkas persyaratan pelantikan di
Kabupaten Bantul, Sigit menyebut telah lengkap. “Termasuk risalah rapat paripurna kita sudah ada,” ungkapnya.

Terpisah, calon bupati terpilih Suharsono mengaku malah belum mengetahui jadwal pelantikan dirinya. “Belum ada pemberitahuan dan undangan,” ucapnya.

Pensiunan Polri ini tidak mempermasalahkan kapan dan lokasi pelantikan dirinya. Toh, KPU Kabupaten Bantul telah menyatakan dirinya bersama Abdul Halim Muslih sebagai pemenang pilkada. “Tetapi lebih cepat lebih baik,” ucapnya.

Kepastian pelantikan wali kota dan bupati hasil pilkada serentak 9 Desember 2015 kemarin disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo di Jakarta. Pelantikan dilakukan serentak pada 17 Februari 2016 di provinsi masing-masing.

“Pelantikan bupati, wali kota dilakukan serentak pada 17 Februari di provinsi masing-masing, kecuali untuk Kalimantan Tengah yang melantik Mendagri karena pejabat gubernurnya masih Plt,” kata Tjahjo Kumolo di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Jumat (5/2).

Tjahjo mengatakan, pelantikan bupati dan wali kota beserta para wakilnya ini dilakukan setelah pelantikan gubernur dan wakil gubernur seluruh Indonesia pada 12 Februari 2016 di Istana Negara.

“Setelah dilantik para wali kota dan bupati akan kami undang ke Jakarta, mendengarkan arahan presiden, menko terkait, KPK, BIN dan lain sebagainya supaya pola pikirnya komprehensif, lalu mereka akan mengikuti diklat di Lemhanas,” ujar Tjahjo.

Sementara itu bagi para kepala daerah yang masih menjalani sidang sengketa, baru akan dilakukan pelantikan secara serentak pada Maret 2016.

Untuk kepala daerah terpilih yang ditetapkan sebagai tersangka dan terindikasi melakukan praktik korupsi, politik uang hingga ijazah palsu, tetap akan dilantik. Namun apabila yang bersangkutan telah ditetapkan sebagai terdakwa, maka jabatannya akan langsung dicabut. (zam/laz/ong)