JOGJA – Badan Musyawarah (Bamus) DPRD DIJ menjadwalkan 19 Februari 2016 nanti panitia khusus (Pansus) Penetapan sudah menyelesaikan proses tahapan verifikasi persyaratan dan menetapkan Wagub DIJ. Dengan catatan tidak ada persoalan dalam tahapan verifikasi persyaratan.

“Dalam rapat Bamus menjadwalkan Pansus Penetapan berakhir pada 19 Februari, sampai pada penetapan dan penyerahan hasil. Untuk pelantikan urusan Jakarta,” terang Ketua DPRD DIJ Yoeke Indra Agung Laksana seusai memimpin rapat Bamus kemarin (5/2). Pimpinan DPRD DIJ tinggal menunggu penyerahan nama-nama anggota Pansus Penetapan yang berjumlah 27 anggota atau separuh anggota DPRD DIJ.

Menurut politikus PDIP ini, nama-nama anggota Pansus tersebut harus sudah diserahkan 10 Februari, karena pada 11 Februari nanti Pansus Penetapan akan diumumkan dalam Rapat Paripurna (Rapur). Yoeke mengatakan, masa kerja Pansus dimulai sejak diumumkan dalam Rapur itu selama tujuh hari kerja. “Kerja Pansus diawali dengan menyusun jadwal kegiatan dan komunikasi dengan Puro (Pakualaman) untuk menyampaikan persyaratan,” tuturnya.

Yoeke mengatakan, komunikasi Pansus dengan Kadipaten Pakualaman untuk menyerahkan dokumen persyaratan sesuai dengan pasal 18 dan 19 UU Keistimewaan (UUK) DIJ. Padahal sebelumnya pada 8 Januari 2016 lalu Kadipaten Pakualaman sudah mengirimkan surat pemberitahuan jumeneng dalem serta usulan pengisian jabatan Wagub ke Sekretaris DPRD.

Menurut Yoeke, sesuai UUK seharusnya usulan pengisian jabatan Wagub diserahkan ke Pansus Penetapan. “Nanti teknisnya penyerahan seperti apa, akan dikomunikasikan dengan Puro,” tuturnya.

Ketua Fraksi PKS DPRD DIJ Arif Budiono menambahkan, penyerahan usulan pengisian Wagub DIJ oleh Kadipaten Pakualaman ke Pansus Penetapan, diharapkan ada seremonial. Menurutnya, tujuh hari kerja Pansus Penetapan itu untuk mengecek 13 item dokumen, sesuai yang dipersyaratkan dalam UUK DIJ. “Waktu tujuh hari itu termasuk untuk konsultasi ke Kemendagri. Jika kurang bisa mengajukan tiga hari tambahan,” tuturnya.

Politikus dari Gunungkidul ini menambahkan, jika sudah menyelesaikan tugas melakukan verifikasi akan langsung ditetapkan dalam Rapat Paripurna Istimewa Penetapan. Hasilnya juga akan langsung dikirimkan ke Kemendagri.

Menurut Wakil Ketua Komisi C DPRD DIJ, proses di Kemendagri butuh waktu sekitar dua minggu hingga pelantikan. “Itu jika tidak ada hambatan dalam kerja pansus,” ujarnya.

Untuk anggaran Dana Keistimewaan (Danais) yang digunakan untuk pembiayaan Pansus Penetapan hingga Rapur Istimewa Penetapan, Arif mengaku juga sudah tidak ada masalah.

Dari hasil komunikasi dengan TAPD DIJ tetap bisa digunakan dulu sambil menunggu pergeseran Danais 2016. “Sudah tidak ada masalah, pimpinan DPRD juga sudah melakukan komunikasi dengan Sekprov DIJ,” terangnya. (pra/laz/ong)