Setiaky/radar jogja

JOGJA-Bantuan biaya untuk siswa di Kota Jogja melimpah. Sebab, tak hanya APBD Kota Jogja yang mengalokasikan besar untuk pendidikan sampai 37, 5 persen atau Rp 709 miliar. Bantuan dari APBN juga besar, yakni Rp 419 triliun.

Menurut anggota DPR RI Ahmad Hanafi Rais, dengan anggaran yang sangat besar itu, tak boleh ada anak usia sekolah yang putus sekolah hanya beralasan orang tua tak mampu membiayai. “Anggaran bantuan pendidikan untuk siswa sangat besar. Sangat cukup untuk membiayai siswa sekolah 12 tahun,” ujarnya di sela simbolisasi penyerahan 8.000 beasiswa Program Indonesia Pintar (PIP) untuk siswa tidak mampu di DIJ, di SMKN 5 Kota Jogja, kemarin (5/2).

Hanafi menegaskan, bantuan pendidikan tersebut diberikan untuk keluarga tidak mampu. Bentuknya uang senilai Rp 1 juta setahun. “Langsung ditransfer ke rekening milik siswa. Bukan rekening guru atau orang tua,” katanya.

Menurutnya, dengan banyakanya fasilitas biaya untuk terus mengejar impian tersebut, siswa seharusnya bijak. Terutama siswa di tingkat sekolah menengah. “Bantuan ini khusus untuk biaya pendidikan. Orang tua pun dilarang untuk mengambil sekadar untuk nempur beras,” kata Wakil Ketua Komisi I.

Ia mengungkapkan, dengan anggaran yang sangat besar untuk pendidikan ini, anak-anak bisa merealisasikan mimpinya. Mereka bisa menjadi apa pun tanpa khawatir dan takut kesulitan biaya pendidikan.

Untuk PIP ini, wakil rakyat memang bisa mengajukan nama-nama penerima. Ini karena, wakil rakyat juga mengetahui siapa saja yang layak mendapatkan bantuan. “Yang kami salurkan ada 8 ribu untuk 59 sekolah dari tingkat SD, SMP, sampai SMA,” tambahnya.

Kepala SMK N 5 Kota Jogja Suyana mengatakan, penerima PIP yang dahulu bernama Kartu Indonesia Pintar ini tak hanya siswa dari Kota Jogja. Mereka mengusulkan 100 siswa untuk mendapatkan PIP. Tapi, yang akhirnya mendapatkan persetujuan ada 88 siswa. “Semua siswa yang bisa menyertakan surat keterangan tidak mampu kami ajukan,” tambahnya.

Sebagai sekolah kejuruan negeri, di sekolahnya memang mayoritas siswanya dari keluarga kurang mampu. Ini mengingat SMK biasanya sebagai tujuan akhir siswa berstudi. “Lebih dari 50 persen siswa SMK tidak mampu. Setelah ini (lulus SMK) mereka banyak yang langsung bekerja,” ujarnya.

Makanya, dengan adanya bantuan PIP ini pun, pihaknya menyambut positif. Itu akan meringankan siswa dalam menempuh pendidikan. “Ada juga yang kami usulkan langsung ke Kemendiknas. Jadi, ada dua jalur,” tuturnya. (eri/din/ong)