JOGJA- Pola mutasi pejabat struktural di lingkungan Pemkot Jogja di era Wali Kota Jogja Haryadi Suyuti (HS) dinilai ganjil. Sebab, beberapa pejabat yang sudah digeser dari posisinya kemudian dikembalikan pada jabatan lama. Contoh yang paling faktual pergeseran Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Pertanian (Disperindagkoptan) Kota Jogja Suyana.

Pertengahan April 2012, Suyana digeser dari kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Jogja menjadi kepala Dinas Pengelolaan Pasar (Dinlopas) Kota Jogja. Setelah itu pada 2014, Suyana dimutasi mengepalai disperindagkoptan. Mulai 2 Februari 2016, birokrat asal Klaten itu dikembalikan ke pos lama sebagai kepala BLH. “Itu tidak pernah ada dalam sejarah pemerintahan di Kota Jogja sebelum kepemimpinan wali kota sekarang,”sesal Koordinator Forum Kajian Keadaban Kota Yogyakarta (FK3Y) Imam Samroni kemarin (4/2).

Menurut catatan Imam, bukan hanya sekali wali kota melakukan kebijakan semacam itu. Beberapa waktu lalu, wali kota juga memutasi Kabag Protokol Wahyu Hendramoko menjadi kepala Kantor Perpustakaan Arsip Daerah (KPAD). Wahyu digantikan Sekretaris Inspektorat Kota Jogja Emilia Yulianti. Padahal sebelumnya Wahyu menggantikan posisi Kabag Protokol yang ditempati Emilia. “Sistem mutasi dan promosi sekaligus pembinaan karir kepegawaian di pemkot layak dipertanyakan. Polanya kok bolak balik begitu,” ujar Imam.

Menurut Imam, mestinya dalam mutasi dan promosi itu, pemkot mengedepankan pola rotasi dari satu jabatan ke jabatan lain agar pejabat tersebut bertambah wawasan dan pengalamannya. Bila yang terjadi sebaliknya, dia khawatir bakal menurunkan semangat kerja. Sebab, tantangan yang dihadapi tidak berganti. “Bahasa gaulnya loe lagi loe lagi,” sindirnya.

Imam menasihati agar HS sebagai wali kota segera memanggil ketua Baperjakat yang juga Sekda Kota Jogja Sekda Titik Sulastri guna mengevaluasi pola mutasi dan promosi pejabat pemkot selama empat tahun terakhir. \Bila tak segera dievaluasi, bisa menjadi preseden buruk. Alasannya, saat ini ada beberapa jabatan lowong yang berpotensi mengulang kejadian seperti dialami Suyana dan Emilia. Posisi yang lowong itu seperti kepala dinas kimpraswil dan kepala disperindagkoptan.

Kepala Dinas Kimpraswil Totok Suroto pensiun sejak 1 Februari 2016. Bila Baperjakat mengambil jalan pintas bisa saja posisi itu dikembalikan pada Eko Suryo Maharsono yang sekarang menjabat kepala dinas pariwisata seni dan budaya.

Beberapa tahun silam Eko pernah mengepalai dinas kimpraswil. Sedangkan kepala disperindagkoptan berpotensi yang dikembalikan kepada Muh Sarjono (sekarang staf ahli) atau Aman Yuradijaya yang saat ini menjabat Assekda Perekonomian dan Pembangunan.

Baik Sarjono maupun Aman, sama-sama pernah menjadi kepala disperindagkop. Atau Sarjono kembali diangkat menjadi Assekda Perekonomian dan Pembangunan menggantikan Aman. “Bakal lebih gayeng lagi kalau setelah menjadi Sekwan, Yulia Rustrianingsih suatu saat dikembalikan menjadi kepala dinas pariwisata seni dan budaya. Posisi lamanya sebelum menjadi staf ahli dan Sekwan,” sindirnya.

Imam berharap HS tak larut dengan keganjilan dalam sistem mutasi pejabat pemkot itu. Sebab, bila HS terpengaruh bisa-bisa menghadapi Pilwali 2017, HS ingin bernostalgia kembali menjadi wakil wali kota. “Kalau sampai itu terjadi bisa gegeran,” kata anggota DPRD DIJ periode 1999-2004 ini.

Kejadian yang dialami beberapa pejabat pemkot itu, lanjut dia, mirip yang dialami Jusuf Kalla (JK). Dia turun dari jabatan Wapres digantikan Boediono. Lima tahun kemudian, gantian JK menggantikan posisi Boediono pada jabatan yang sama. “Bedanya JK mengampu jabatan politis,” katanya.

Ketua Komisi A DPRD Kota Jogja Augusnur belum dapat dimintai pandangannya terkait keganjilan dalam mutasi pejabat pemkot ini. Beberapa kali dihubungi via ponselnya tidak diangkat, meski terdengar nada sambung. Komisi A merupakat alat kelengkapan dewan yang membidangi masalah pemerintahan. (kus/din/ong)