JOGJA-Tidak hanya Pemprov DIJ selaku pengguna anggaran (PA) yang terkendala soal serapan dana keistimewaan (Danais). Selaku kuasa pengguna anggaran (KPA), Pemkot Jogja juga mengalami hal yang sama. Pemkot Jogja juga kesulitan dengan penggunaan anggaran yang bernomenklatur dana otonomi khusus di Kementrian Keuangan itu.

Itu terbukti, 2015 lalu capaian fisik maupun capaian keuangan di bawah target. Serapannya fisik program dan kegiatan yang terealisasi hanya 68,52 persen. Sedangkan capaian keuangan lebih rendah, yakni 54,3 persen dari total Danais yang dikelola Pemkot Jogja senilai Rp 22,925 miliar. “Ada banyak kendalanya. Mulai gagal lelang, soal waktu, dan masalah lain,” kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Jogja Edy Muhammad, kemarin (8/2).

Ia mengungkapkan, banyak faktor yang menyebabkan baik capaian fisik maupun capaian keuangan masih rendah. Ini akibat beberapa kegiatan tidak bisa dilaksanakan karena gagal lelang. Termasuk juga rekomendasi dari TP2WB untuk desain khusus tenda Sekaten yang kalau dilaksanakan tak mencukupi waktunya.

Untuk tahun 2015, Pemkot Jogja memiliki tujuh program yang dibiayai Danais. Tujuh program tersebut adalah program penataan kawasan budaya, pengembangan transportasi berbasis keistimewaan, pengembangan nilai budaya, pengelolaan kekayaan budaya. Ada juga program keragaman budaya, kerja sama dan pengelolaan budaya, dan pengembangan sistem informasi pertanahan.

Dari program-program tersebut, program pengelolaan kekayaan budaya menjadi sorotan. Itu karena mengambil alokasi paling banyak Rp 5,2 miliar, dan gagal direalisasikan. Penyebabnya tidak terjadi kesepakatan dengan pemilik bangunan warisan budaya yang direncanakan dibeli Pemkot Jogja. “Penyebab lainnya, terkait tata urutan perencanaan, rekomendasi TP2WB dan pelaksanaan yang membutuhkan waktu cukup lama,” ujar Edy.

Beberapa program lainnya seperti program penataan kawasan budaya pendukung keistimewaaan yaitu rencana operasional parkir di Malioboro yang terbentur pertimbangan aspek sosial dan penyesuaian fisik. Program lainnya, program pengembangan transportasi berbasis keistimewaan, mendapat capaian yang rendah dikarenakan gagal lelang. .

Keseluruahan program tersebut dievaluasi agar bisa dilakukan perbaikan jika mendapat alokasi Danais 2016 ini. Hasil evaluasi saat ini juga tengah direvisi pemprov terkait capaian fisik dan keuangan keseluruhan program.

Menurutnya, 2016 ini Pemkot Jogja belum menerima alokasi Danais. “Kami belum menerima dari DIJ secara formal. Yang diajukan melalui koordinasi, belum menerima DIPA secara formal, Danais di Kota Jogja cukup besar, dan sebagian besar telah dilaksanakan, walaupun ada beberapa yang masih rendah,” katanya.

Ketua Komisi D DPRD Kota Jogja Agung Damar Kusumandaru menyesalkan kegagalan lelang. Sebab itu masih menjadi masalah klasik Pemkot Jogja. “Masalah perencanaan kegiatan yang buruk belum juga ada perbaikan,” kritiknya.

Ia menyesalkan capaian fisik dan keuangan program Danais yang tidak dapat mencapai 90 persen. Padahal, program-program tersebut dikoreksi dan dievaluasi agar dapat terlaksana dengan capaian yang baik. (eri/din/ong)